Akademik Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (PUSDIKSI FH UNMUL) menyatakan sikap sikap terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
SelengkapnyaPolemik mewarnai aksi kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (UI), atas unggahan meme Puan Maharani berbadan tikus, terkait dengan disahkannya Perppu UU Cipta Kerja.
SelengkapnyaPengesahan itu dilakukan usai adanya persetujuan dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, Selasa (21/3).
SelengkapnyaPerppu Cipta Kerja mengatur besaran pesangon yang diterima karyawan yang di-PHK maksimal 9 kali upah.
SelengkapnyaPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sudah diterbitkan pemeritah.
SelengkapnyaRiden Hatam Aziz mengatakan permasalahan ini berawal dari keterlambatan pembayaran upah buruh periode bulan April - Mei 2022 yang seharusnya dibayarkan paling lambat tanggal 1 Juni, tetapi upah dibaya
SelengkapnyaAliansi Akademisi Tolak Omnibus Law memberikan beberapa pernyataan sikap terkait UU Cipta Kerja, sekaligus juga menolak pemberlakuan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Selengkapnya