POJOKNEGERI.COM - Persoalan kemampuan fiskal yang terbatas, menjadi salah satu faktor yang membuat penyaluran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di daerah tak dipenuhi Pemkot Samarinda,
Mengenai ini, Wali Kota Samarinda Andi Harun juga sebut bahwa hal ini sudah ia sampaikan kepada perwakilan guru.
Awalnya, ia menjawab perihal anggaran 20 persen untuk pendidikan saat ditanya oleh awak media.
"Undang-Undang itu 20 persen, olaharaga itu sekian persen, kesehatan itu sekian persen. Bagi daerah yang ABPD-nya besar. seperti DKI mungkin mampu, tetapi bagi daerah kabupaten/kota yang tidak memiliki APBD yang besar, saya kok yakin tidak semua daerah memenuhi," ucapnya.
Melihat itu, ia sampaikan bahwa ada banyak aspek yang harus diperhitungkan.
"Banyak aspek, kita maunya ideal, tapi kemampuan fiskal APBD masing-masing kabupaten/kota, terbatas. Di depan pada para guru sudah saya sampaikan. Ini saya sampaikan secara jujur terbuka, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada yang mau hitung sendiri, silakan," katanya.
Diketahui, mengenai pemenuhan TPP ASN di daerah ini, Pemkot Samarinda, melalui arahan Walikota telah mengitung anggaran kasar yang diperlukan.
Nilainya Rp 24 Miliar/ bulan, dikali 1 tahun, kurang lebih Rp 288 Miliar per tahun.
"PAD kita cuma Rp 600 miliar. Beban yang ada sekarang Rp 555 miliar, tambah Rp 288 miliar, kira-kira cukup tidak?," ujarnya.
"Itu yang saya maksud kapasitas fiskal, kapasitas kemampuan keuangan APBD kita. Kalau Perwali direvisi, berarti kan kami wajib memberikan. Kalau kemampuan tidak bisa, maka itu berbalik bumerang buat kami (pemda). Apa yang mau kita kasih kalau uangnya tidak cukup?," ujarnya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
