Sejarah Pengunduran Diri Massal 14 Menteri Jelang Kejatuhan Soeharto

POJOKNEGERI.COM – Pengunduran diri pejabat negara dalam waktu berdekatan bukanlah fenomena baru dalam sejarah politik Indonesia. Salah satu peristiwa paling menentukan terjadi pada penghujung kekuasaan Presiden Soeharto, ketika 14 menteri secara serentak menyatakan mundur dari Kabinet Pembangunan VII di tengah krisis moneter dan politik yang melanda Indonesia.

Peristiwa bersejarah itu terjadi pada 20 Mei 1998. Saat itu, Indonesia tengah berada dalam pusaran krisis multidimensi. Nilai tukar rupiah terjun bebas, inflasi melonjak tajam, sektor perbankan mengalami tekanan berat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah berada di titik nadir. Krisis ekonomi yang bermula sejak pertengahan 1997 berkembang menjadi krisis politik yang menggerus legitimasi pemerintahan Orde Baru.

Rapat Darurat di Bappenas

Pada hari itu, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita memimpin rapat para menteri ekonomi di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta. Rapat tersebut bukanlah agenda rutin kabinet, melainkan pertemuan darurat yang sarat kegelisahan.

Dalam buku Managing Indonesia’s Transformation (2013), Ginandjar menuliskan bahwa diskusi di Bappenas merupakan kelanjutan dari perbincangan intens sejak pagi hari. Diskusi melibatkan para menteri, jurnalis, serta pelaku usaha yang menyampaikan pandangan seragam: Indonesia sedang melaju menuju krisis ekonomi dan politik tanpa arah solusi yang jelas.

Di hadapan para menteri, Ginandjar memaparkan kondisi perekonomian nasional secara terbuka. Ia menyimpulkan bahwa jika situasi tanpa perubahan mendasar, Indonesia berpotensi mengalami kolaps. Pandangan tersebut setujui hampir seluruh menteri yang hadir dalam rapat. Hanya satu menteri yang menyampaikan keberatan, yakni Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ary Mardjono.

Dari kesadaran kolektif itulah keputusan besar diambil. Ginandjar menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dari Kabinet Pembangunan VII, kabinet yang baru saja Presiden Soeharto umumkan pada 16 Mei 1998 atau empat hari sebelumnya. Namun, keputusan tersebut tidak berdiri sendiri.

Satu per satu menteri lain menyatakan sikap serupa. Dalam hitungan jam, tercapai kesepakatan bersama: mereka akan mengundurkan diri secara kolektif sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik atas krisis yang terjadi.

Daftar 14 Menteri yang Mundur

Sebanyak 14 menteri tercatat menyatakan mundur. Mereka adalah Akbar Tandjung, A.M. Hendropriyono, Giri Suseno Hadihardjono, Haryanto Dhanutirto, Ginandjar Kartasasmita, Kuntoro Mangkusubroto, Justika Baharsjah, Rachmadil Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjarawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, dan Tanri Abeng.

Dalam pernyataan bersama, para menteri tersebut menilai bahwa pembentukan kabinet baru tidak akan menyelesaikan akar persoalan yang bangsa hadapi. Krisis yang melanda Indonesi terlalu dalam untuk diatasi hanya dengan pergantian struktur kabinet.

Langkah tersebut menjadi pukulan telak bagi Presiden Soeharto. Bukan hanya dari sisi administratif pemerintahan, tetapi juga secara simbolik. Pengunduran diri para menteri, khususnya yang berasal dari sektor ekonomi, menandakan runtuhnya kepercayaan elite terhadap kepemimpinan Soeharto.

Sejarawan Robert Edward Elson dalam buku Soeharto: A Political Biography (2017) mencatat bahwa Soeharto terkejut dan terpukul oleh langkah tersebut.

Pengunduran diri massal para menteri berada di luar skenario politik yang telah ia susun. Padahal, Soeharto masih berencana mengumumkan pembentukan Kabinet Reformasi pada 21 Mei 1998 sebagai upaya mempertahankan legitimasi kekuasaan.

Upaya yang Gagal Menahan Mundur

Berbagai upaya dilakukan untuk menahan laju pengunduran diri tersebut. Wakil Presiden B.J. Habibie, dalam buku Detik-detik yang Menentukan (2006), mengungkapkandirinya sempat meminta para menteri agar tetap bertahan demi menjaga stabilitas pemerintahan.

Namun, para menteri telah mengambil keputusan bulaKehilangan dukungan dari para menteri kunci dan elite politik mempersempit ruang gerak Soeharto. Tekanan publik, gelombang demonstrasi mahasiswa, serta situasi keamanan yang kian rapuh membuat posisi politiknya tidak lagi dapat dipertahankan.

Akhirnya, pada 21 Mei 1998, atau sehari setelah pengunduran diri massal para menteri tersebut, Soeharto menyatakan mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Pengunduran diri itu menandai berakhirnya lebih dari tiga dekade kekuasaan Orde Baru dan menjadi titik awal era Reformasi di Indonesia.

Peristiwa pengunduran diri 14 menteri pada Mei 1998 kini dikenang sebagai salah satu momen paling menentukan dalam sejarah politik modern Indonesia, ketika krisis ekonomi dan keberanian elite membuka jalan bagi perubahan besar dalam perjalanan bangsa.

(*)