Samarinda Terdepan dalam Elektronifikasi Transaksi, Andi Harun Komitmen Capai 100 Persen
POJOKNEGERI.COM – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) yang membahas sejumlah agenda strategis, diantaranya Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Evaluasi Pencapaian Target Realisasi PAD Triwulan III Tahun Anggaran 2025, Evaluasi Belanja Daerah Secara Nontunai Triwulan III Tahun 2025, serta Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pendapatan Daerah Perubahan Tahun 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda pada Selasa (18/11/2025).
“Hari ini kita melaksanakan High Level Meeting terkait evaluasi ETPD,” kata Andi Harun kepada awak media.
Samarinda Terbaik se-Kalimantan Timur
Andi Harun juga menegaskan bahwa capaian ETPD Pemerintah Kota Samarinda berada pada posisi terbaik di Kalimantan Timur dan tengah diproyeksikan masuk sebagai nominasi dalam agenda Bank Indonesia pada 28 November mendatang.
“Capaian kita saat ini sudah sangat baik, terbaik se-Kalimantan Timur, dan insyaallah akan dinominasikan pada agenda Bank Indonesia tanggal 28 November,” lanjutnya.
Meski capaian ETPD Samarinda sudah berada di posisi teratas, Andi Harun menekankan bahwa target sesungguhnya adalah mencapai 100 persen elektronifikasi transaksi.
Evaluasi Kritis Menuju 100 Persen Elektronifikasi
Ia menyampaikan sejumlah masukan kritis kepada jajaran internal pemerintah kota agar proses elektronifikasi tidak hanya berhenti pada pencapaian angka tinggi, tetapi benar-benar menyentuh seluruh sektor pendapatan maupun belanja daerah.
“Tapi tetap saja kan belum sampai 100 persen. Jadi beberapa masukan saya tadi bersifat kritis ke internal agar elektronifikasi transaksi pemerintah daerah baik di sektor atau di sisi pendapatan maupun di sisi belanja,” kata Andi Harun.
“Kita sudah memakan waktu yang sangat panjang, lima tahun, Sudah seharusnya kita itu sudah berada di atas rata-rata atau mendekatlah 100 persen,” tegasnya.
Manfaat Elektronifikasi
Menurutnya, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah memiliki tiga manfaat utama yang tidak bisa ditawar. Pertama, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kedua, menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas baik di sektor belanja maupun pendapatan.
“Pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik di sektor belanja maupun di sektor pendapatan,” ujar Andi Harun
Selain itu, elektronifikasi transaksi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan pendapatan daerah
“Dan yang ketiga, sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan daerah,” lanjutnya.
Jadi kata Andi Harun semakin presisi, semakin tinggi capaian elektronifikasi transaksi, maka itu berbanding lurus dengan semakin bertambah pendapatan daerah.
“Ini yang kami dorong terus agar setiap tahun itu semua yang belum dievaluasi. Apakah di alatnya atau di sisi masyarakatnya?,” tandasnya.
Komitmen Pemkot Samarinda
Andi Harun menegaskan bahwa Pemerintah Kota Samarinda memiliki komitmen penuh untuk segera merealisasikan 100 persen transaksi berbasis elektronik.
Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh, baik dari sisi perangkat yang digunakan maupun dari sisi masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Yang pasti bahwa pemerintah kota Samarinda memiliki komitmen penuh untuk sesegera mungkin merealisasikan 100 persen transaksi kita berbasis elektronik,” pungkasnya.
Transformasi digital dalam tata kelola keuangan pemerintahan daerah telah menjadi agenda strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai bagian dari Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) merupakan instrumen penting untuk memperkuat ekonomi digital di tingkat daerah.
Penerapan ETPD di Samarinda tidak hanya berdampak pada efisiensi birokrasi, tetapi juga membuka peluang besar bagi peningkatan pendapatan daerah. Dengan sistem transaksi yang lebih transparan dan akuntabel, kebocoran anggaran dapat diminimalisasi, sementara potensi PAD dapat dimaksimalkan.
Selain itu, elektronifikasi transaksi juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran maupun transaksi dengan pemerintah daerah. Sistem yang berbasis digital memungkinkan proses lebih cepat, aman, dan dapat dipantau secara real time.
High Level Meeting yang digelar di Samarinda menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian sekaligus memperkuat komitmen menuju sistem keuangan daerah yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
Dengan capaian terbaik se-Kalimantan Timur, Samarinda kini berada di garis depan dalam penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
(*)
