POJOKNEGERI.COM - Pelayanan rumah sakit di Samarinda diminta untuk makin baik dengan adanya program cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).
Disuarakan Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar.
Deni menyampaikan masyarakat yang memiliki masalah kesehatan harus tetap diberikan pelayanan terbaik, meski tidak memiliki BPJS Kesehatan dan hanya wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdomisili Kota Samarinda.
"Karena kita statusnya tanpa pengecualian, semua warga Kota Samarinda itu wajib mendapatkan fasilitas kesehatan. Artinya ketika setelah didata baru didaftarkan ke BPJS itu yang penting sudah dilayani dulu dengan baik karena faktor utama adalah pelayanan," ungkapnya.
Deni menegaskan tidak ada lagi alasan untuk tidak memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang tidak memiliki BPJS Kesehatan misalnya.
"Kami juga sempat menyampaikan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk jangan sampai ketika pelayanan lambat malah justru memberikan sesuatu yang tidak kami inginkan terjadi gitu," jelas Deni.
Ia juga menginginkan seluruh elemen masyarakat yang mendapatkan rujukan ke RS diberikan pelayanan kesehatan terbaik.
"Mereka harus mengutamakan pelayanan, baru administrasi, dan semua warga Kota Samarinda punya tidak punya BPJS Kesehatan sudah bisa mendapatkan pelayanan. Artinya nanti ketika dia datang ke RS dia akan dibantu untuk pelayanan itu dan administrasinya untuk bisa dapatkan BPJS Kesehatan," katanya.
Diketahui, di Samarinda, aspek kesehatan didorong untuk menciptakan hadirnya Universal Health Coverage (UHC).
Untuk menyambut itu, dari sepuluh program unggulan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, ada dua diantaranya program unggulan yang terkait dengan kesehatan, yakni program social security number dan program doctor on call.
(advertorial)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
