Samarinda Bersiap Hadapi Pemangkasan TKD, Dinas PUPR Fokus Pada Proyek Prioritas

POJOKNEGERI.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersip menghadapi pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai hampir 50 persen oleh pemerintah pusat.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Pemangkasan TKD ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi salah satu perangkat daerah yang harus melakukan penyesuaian besar terhadap realitas fiskal baru ini.

Kepala Dinas PUPR Samarinda, Desy Damayanti, mengungkapkan bahwa untuk tahun anggaran 2026, pihaknya memperkirakan alokasi dana akan turun tajam, dari sekitar Rp2,3 miliar menjadi Rp1,2 miliar. Meskipun angka tersebut masih berupa proyeksi awal, Ia menegaskan bahwa langkah penyesuaian telah mulai disiapkan dengan mengedepankan kegiatan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.

“Kami di Pemkot memang belum membahas secara detail untuk 2026. Saat ini baru sampai pada tahap usulan. Memang jauh turun dari Rp2,3 miliar jadi Rp1,2 miliar. Tapi detail kegiatan mana yang akan disesuaikan, nanti dibahas bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Kami hanya menyampaikan usulan kegiatan berdasarkan prioritas, misalnya dari peringkat 1 sampai 10. Kalau nanti ada pemotongan, ya otomatis dipotong di bagian yang nilainya di bawah prioritas utama,” jelas Desy.

Menurutnya, penurunan hampir setengah dari total anggaran tentu akan berdampak pada percepatan sejumlah proyek pembangunan. Namun, ia menegaskan bahwa prinsip efisiensi dan kebermanfaatan menjadi acuan utama dalam menyusun daftar kegiatan tahun depan.

“PUPR itu salah satu perangkat yang anggarannya besar, jadi kalau turun sampai setengah, kami harus benar-benar selektif. Fokusnya nanti pada kegiatan yang bersifat mendesak, seperti perbaikan drainase utama, jalan penghubung antarpermukiman, dan infrastruktur pelayanan publik,” terangnya.

Pemangkasan TKD bukan hanya menjadi tantangan di level teknis, tapi juga mendorong pemerintah daerah untuk mencari alternatif pendanaan lain. Desy menjelaskan bahwa Wali Kota Samarinda, Andi Harun, telah melakukan langkah proaktif dengan berkoordinasi langsung ke pemerintah pusat.

“Beberapa waktu lalu Pak Wali memang sempat ke Jakarta itu salah satu upaya beliau untuk memperjuangkan program-program pembangunan yang sebelumnya direncanakan dibiayai dari TKD. Beliau membawa beberapa usulan kegiatan besar agar bisa dibiayai melalui dana kementerian,” ujarnya.

Ia menyebut, jika permohonan tersebut disetujui maka proyek-proyek yang diusulkan akan menjadi tanggung jawab kementerian, bukan lagi dibiayai dari APBD Samarinda. Dengan begitu, beban fiskal daerah bisa berkurang, sementara pembangunan tetap berjalan.

“Intinya, Pak Wali sedang berupaya agar program-progam besar seperti pembangunan dan peningkatan drainase bisa dibantu pembiayaannya oleh kementerian. Jadi nanti proyeknya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, bukan daerah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa salah satu syarat utama agar usulan proyek bisa diterima dan dibiayai oleh pemerintah pusat adalah kesiapan lahan. Karena itu, PUPR kini fokus memastikan seluruh lahan yang berkaitan dengan proyek prioritas telah disiapkan.

“Salah satu syarat kalau kita minta bantuan proyek ke pusat itu lahannya harus siap makanya kami sekarang menyiapkan lahan-lahan itu. Mudah-mudahan, karena lahannya sudah tersedia, mereka mau membantu menggelontorkan dana,” ungkapnya.

Ia mencontohkan, sektor drainase menjadi salah satu fokus utama yang diajukan Pemkot Samarinda ke pusat. Selain karena permasalahan banjir yang masih menjadi tantangan tahunan, proyek drainase juga memiliki manfaat langsung bagi masyarakat luas.

“Drainase itu memang paling banyak diusulkan. Karena kami tahu, kalau tidak segera ditangani, dampaknya bisa ke mana-mana mulai dari banjir hingga menurunnya kualitas infrastruktur jalan,” tuturnya.

Ia tak menampik bahwa kondisi fiskal yang menurun tajam menuntut setiap perangkat daerah untuk berpikir lebih strategis. PUPR Samarinda kini tengah melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh daftar kegiatan 2026, dengan mengklasifikasikannya berdasarkan urgensi dan dampak sosial-ekonominya.

“Skala prioritas harus betul-betul dipahami. Tidak semua kegiatan bisa kita jalankan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami akan menyusun ulang, mana yang wajib dilaksanakan karena menyangkut pelayanan dasar, dan mana yang bisa ditunda sementara waktu,” ujarnya.

Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan arahan Wali Kota Samarinda yang meminta agar seluruh OPD tetap disiplin dalam penggunaan anggaran dan kreatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif.

“Pak Wali selalu menekankan dua hal: disiplin anggaran dan kreativitas. Artinya, kita tidak boleh pasrah hanya karena TKD turun. Tapi harus cari cara agar program tetap berjalan tanpa melanggar aturan,” imbuhnya.

Meski kondisi fiskal tampak menantang, ia menyampaikan optimismenya bahwa roda pembangunan di Samarinda tidak akan berhenti dan berharap, langkah-langkah strategis yang kini ditempuh, baik di tingkat daerah maupun melalui koordinasi dengan pusat, dapat menjadi jalan keluar untuk menjaga keberlanjutan pembangunan kota.

“Kami di daerah hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Semoga upaya Pak Wali ke pusat membuahkan hasil, karena kalau beberapa proyek besar bisa dibiayai dari kementerian, itu akan sangat membantu,” tuturnya.

Menurut Desy, situasi ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas level pemerintahan dan memperbaiki sistem perencanaan agar lebih adaptif terhadap dinamika fiskal.

“Ini memang ujian, tapi juga peluang untuk lebih efisien dan inovatif. Kalau semua pihak kompak, saya yakin pembangunan Samarinda tetap bisa berjalan,” pungkasnya.

(*)