POJOKNEGERI.COM — Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal Richard Tampubolon resmi menjabat sebagai pejabat sementara (Pjs) Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.
Penunjukan ini terjadi setelah Letjen Yudi Abrimantyo menyerahkan jabatannya pada 25 Maret 2026.
Keputusan tersebut lahir dari rapat koordinasi antara jajaran Kementerian Pertahanan dan pimpinan TNI yang di gelar di Jakarta Pusat.
Penunjukan ini bertujuan menjaga kesinambungan fungsi intelijen strategis TNI di tengah situasi yang berkembang.
Pergantian Karena Kasus Kekerasan
Pergantian pucuk pimpinan Bais TNI tidak terjadi tanpa sebab.
Yudi Abrimantyo menyerahkan jabatannya menyusul kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, seorang aktivis hak asasi manusia.
Insiden itu terjadi pada 12 Maret 2026 di kawasan Salemba, Jakarta Pusat.
Sejumlah personel dari Detasemen Markas Bais TNI diduga terlibat dalam aksi tersebut.
Aparat telah menahan empat anggota yang teridentifikasi, yaitu Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES.
Pusat Polisi Militer TNI kini menangani proses hukum terhadap para terduga pelaku.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan aparat militer aktif dan menyasar aktivis sipil.
Peran Strategis Richard di TNI
Richard Tampubolon bukan sosok baru dalam struktur TNI.
Ia memiliki latar belakang dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan dikenal berpengalaman dalam bidang operasi serta intelijen.
Selain menjabat sebagai Kasum TNI, ia juga mengemban sejumlah tugas strategis lain.
Ia menjadi Wakil Ketua Pelaksana Tugas I Satgas Penertiban Kawasan Hutan serta Wakil Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera.
Pada Februari 2026, Richard juga memimpin rapat koordinasi intelijen TNI di Mabes TNI, Cilangkap.
Kegiatan itu menunjukkan perannya yang aktif dalam mengoordinasikan fungsi intelijen di lingkungan TNI.
Menjaga Stabilitas Organisasi
Penunjukan pejabat sementara ini menjadi langkah cepat TNI untuk menjaga stabilitas organisasi.
Di tengah tekanan publik dan proses hukum yang berjalan, pimpinan TNI berupaya memastikan roda kelembagaan tetap berjalan efektif.
Ke depan, TNI kemungkinan akan menetapkan pejabat definitif setelah situasi dinilai kondusif.
Sementara itu, publik menantikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus yang melibatkan personel Bais TNI. (*)
