POJOKNEGERI.COM - Presiden Joko Widodo melantik dua menteri baru,
Yakni Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR-BPN.
Adanya reshuffle kabinet ini dinilai pakar politik Adi Prayitno untuk mencari aman posisi Jokowi di pemerintahan.
Adi menyoroti orang yang ditunjuk Jokowi masuk ke kabinet berasal dari partai-partai pendukungnya atau partai koalisi.
Menurut Adi, Jokowi hendak memastikan kekuatan politik dapat terkonsolidasi tanpa ada protes.
"Ya jelas, secara internal, Jokowi ingin memastikan kekuatan politik itu terkonsolidasi mendukung dirinya, sehingga kabinet bisa berjalan dengan lancar, tidak ada protes apa pun, karena mayoritas sudah mendukung atau bahkan politiknya," kata Adi Prayitno dikutip dari Detik.com, Rabu (15/6/2022).
Adi yang merupakan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu melanjutkan, reshuffle kabinet kali ini menjadi landasan Jokowi membangun kekuatan politik pada 2024 dengan mengkonsolidasi para ketum partai. Ihwalnya, tak ada jatah kursi menteri dari satu partai pun yang dikurangi.
"Tentu ini sebagai batu bata kekuatan politik Presiden mau 2024, karena ketum-ketum kan sudah terkonsolidasi di kabinetnya. Artinya, Jokowi juga bisa langsung bicara kepada ketua umum partai," kata Adi.
Dengan demikian dia menyebut reshuffle kabinet Jokowi kali ini untuk mencari aman. Jokowi disebut hendak merangkul semua partai yang mendukungnya pada Pilpres 2019 lalu, baik partai parlemen maupun nonparlemen.
"Itu yang disebut reshuffle yang cari aman sebenarnya. Tidak mengurangi dari partai, tidak mengganti ketum dan sekjen partai, merangkul yang sudah berkoalisi, memasukkan orang-orang partai yang selama ini mendukung partai nonpemerintah, PSI, PBB, gitu ya dan tidak ada orang yang kemudian merasa dirugikan dalam reshuffle ini," katanya.
Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menilai reshuffle kabinet 15 Juni menjadi kebutuhan Jokowi untuk memastikan stabilitas kepemimpinannya hingga 2024.
Arya menyoroti komposisi di kabinet, 80-90 persennya merupakan partai pendukung Jokowi, baik partai yang masuk parlemen maupun nonparlemen, seperti PSI, PBB, dan Perindo.
"Saya kira ada kebutuhan dari Presiden sendiri untuk memastikan ada stabilitas politik sampai akhir pemerintahan hingga nanti Oktober 2024," kata Arya saat dihubungi, Rabu (15/6).
"Kalau kita lihat memang dukungan partai-partai di DPR yang bergabung di Kabinet Indonesia Maju itu sudah menjadi 80-90 persenan ditambah tiga partai nonparlemen, yakni PSI, Perindo, dan PBB. Jadi saya kira poinnya memang ada kebutuhan Presiden untuk memastikan stabilitas politik sampai akhir," imbuh dia.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
.jpg)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
