POJOKNEGERI.COM - Presiden Jokowi akhirnya merespon penolakan PKS dan kritik Anies Baswedan terhadap proyek Ibu Kota Nusantara.
Diketahui, saat ini Pemerintah sedang mengebut pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Jokowi menargetkan IKN menjadi ibu kota pengganti Jakarta pada 2024 mendatang.
Sementara, PKS ingin menggagalkan rencana tersebut dan berupaya agar ibu kota Indonesia tetap di Jakarta.
Menurut Jokowi, menyampaikan opini soal hal itu boleh-boleh saja.
Namun, Kepala Negara mengingatkan bahwa IKN sudah memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022.
Presiden Jokowi kemudian menjelaskan, pembangunan IKN di Kalimantan Timur bertujuan mengalihkan konsep Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris.
Sebab saat ini 58 persen nilai produk domestik bruto (PDB) ekonomi nasional ada di Pulau Jawa.
"Sehingga kita ingin Indonesia-sentris. (Agar) Di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi. Di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu," ucap Presiden Joko Widodo dikutip dari Tribunnews.com.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggarisbawahi pembangunan IKN di luar pulau Jawa bertujuan melakukan pemerataan secara keseluruhan.
Namun, Jokowi mengakui pembangunan perlu waktu panjang.
Di sisi lain, kalangan pengusaha akhirnya bereaksi soal kritik IKN yang dilontarkan PKS dan Anies Baswedan.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengungkapkan, para pengusaha enggan mendengarkan pernyataan partai terkait pemindahan IKN yang disebut tidak akan dilanjutkan jika Capres Anies Baswedan menang Pemilu 2024.
Hal tersebut menyikapi seruan Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang berharap capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan tak melanjutkan upaya pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) jika nantinya terpilih menjadi Presiden di 2024.
Menurut Shinta, setiap partai tentunya memiliki pandangan yang berbeda.
Bahkan pernyataan dari petinggi partai itu tentu saja memiliki alasan tersendiri.
"Tidak bisa hanya mendengar dari masing-masing partai saja kan itu sulit, karena punya pandangan yang berbeda, pastikan mereka mempunyai alasan masing-masing," ungkap Shinta Kamdani.
Shinta mengatakan, untuk saat ini peran pengusaha dalam hal ini Apindo adalah meyakinkan para investor yang akan berinvestasi di IKN.
Bahkan dia juga memastikan bahwa proyek pembangunan IKN ini akan terus berjalan sesuai dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).
Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menegaskan, partainya menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan.
Syaikhu menegaskan partainya masih tetap ingin status ibu kota berada di Jakarta.
"Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," ucap Ahmad Syaikhu.
Meski menolak pemindahan Ibu Kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan disetop.
Hanya saja, setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Capres nomor urut 01 Anies Baswedan yang diusung PKS, juga sempat mengkritik pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara hanya akan menimbulkan ketimpangan baru.
Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat.
"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia," tutur Anies Baswedan. (redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
