“Jadi para kepala desa di kabupaten kota bisa menyampaikan aspirasi ke pemerintah kabupaten kota, yang ditingkat provinsi menyampaikan ke pemerintah provinsi. Dan DPP (PAPDESI) yang akan menyampaikan ke pemerintah pusat. Khususnya terkait program kepala desa yang telah disampaikan seluruhnya,” tegasnya.
Senada dengan yang diharapkan Wargiyati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim pun menegaskan kalau program pembenahan desa saat ini juga terus digalakan oleh eksekutif Bumi Mulawarman.
Dengan target di 2024 mendatang, DPMPD Kaltim akan berfokus membenahi 17 desa tertinggal yang tersebar di Kabupaten Berau, Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
“Ditahun 2024 kita target ada 17 desa. Harapan kita RKPDes (rencana kerja pembangunan desa) 2024 bisa kita capai melalui stake holder sesuai tupoksi masing-masing. Misalnya kesehatan dengan bidang kesehatannya, pendidikan dengan bidang pendidikannya, PU dengan transportasi dan infrastrukturnya. Jadi pembangunan tidak hanya di kota saja,” papar Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMPD Provinsi Kaltim Aswanda dalam diskusi tersebut.
Oleh sebab itu, kata Aswanda, dengan adanya PAPDESI Kaltim ini juga bisa sebagai wadah baru untuk melakukan komunikasi lintas lembaga. Sebab keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni membangun dan mensejahterahkan desa yang ada di Kaltim.
Untuk diketahui juga, kalau kegiatan yang diselenggarakan PAPDESI DPD Kaltim bukan hanya tentang diskusi publik pembangunan IKN Nusantara dan pembenahan desa tertinggal. Di waktu yang sama PAPDESI DPD Kaltim pasalnya juga mengadakan pemilihan ketua dalam forum Musyawarah Daerah I yang dimulai malam nanti dan di tutup pada Rabu (2/3/2023) besok.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
