POJOKNEGERI.COM – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diterapkan jelang akhir tahun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda tetap menunjukkan sikap optimistis.
Meski sejumlah kegiatan fisik kemungkinan harus disesuaikan, Kepala Dinas PUPR Samarinda, Desy Damayanti, menegaskan bahwa semangat pembangunan tidak akan berhenti.
“Kami harus tetap optimis. Masa tidak ada kegiatan, mau itu kegiatan dari kami, dari provinsi lewat bantuan keuangan (bankeu), atau pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS), semua tetap kami dorong,” ujar Desy.
Menurutnya, efisiensi anggaran bukan berarti berhenti bekerja.
Justru di momen seperti ini, kreativitas dalam mencari alternatif sumber pendanaan menjadi kunci.
“Itu bukan hanya dana kota bisa dari provinsi, bisa dari pusat, atau melalui Kementerian PUPR. Celah-celah dana itu yang sedang kami coba gali. Jadi tidak sepenuhnya bergantung pada APBD Kota Samarinda,” tuturnya.
Ia menjelaskan, dalam lima tahun ke depan, arah pembangunan Dinas PUPR tetap berfokus pada penyelesaian kawasan, bukan sekadar titik proyek.
Hal ini, kata dia, menjadi strategi agar pembangunan infrastruktur di Samarinda lebih terintegrasi dan berdampak luas.
“Kami sudah tidak lagi bicara titik-titik seperti di Juanda, Antasari, atau Suryanata. Sekarang fokusnya kawasan,misalnya penyelesaian kawasan Sempaja. Itu prioritas kami. Karena pembangunan yang efektif itu ketika satu kawasan tuntas, bukan potong-potong,” ungkapnya.
Kendati begitu, ia tak menampik adanya kemungkinan penyesuaian pada kegiatan fisik akibat efisiensi. Pembangunan gedung baru, misalnya, menjadi sektor yang harus “mengalah” tahun depan.
“Mungkin tidak ada lagi pembangunan gedung-gedung baru. Kami harus realistis, karena kebijakan efisiensi lebih diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar,” jelasnya.
Namun, untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan infrastruktur ia memastikan tetap berjalan.
“Kalau untuk jalan, masih ada UPTD yang menangani. Jadi pemeliharaan tetap dilakukan. Mungkin yang dikurangi itu pembangunan baru, bukan perawatan,” katanya.
Terkait efisiensi anggaran, Desy tak menampik bahwa hal itu turut berpengaruh.
Namun, menurutnya, penyesuaian tersebut bersifat rasional dan tidak mengubah arah kebijakan.
“Ya pastilah berkurang karena mereka juga mengalami pemotongan. Mungkin persentasenya tidak berubah, tapi kalau pengalinya berubah, otomatis nilainya juga berubah semua,” jelasnya.
Bagi Desy, yang terpenting adalah bagaimana dinas tetap mampu mengelola pekerjaan dengan efisien tanpa mengorbankan mutu.
“Kami tetap mengusulkan sesuai rencana kerja lima tahun kami. Kalau pun ada efisiensi, bukan berarti tidak ada kegiatan, hanya penyesuaian,” ujarnya.
Menjelang akhir tahun, serapan anggaran PUPR Samarinda berada di kisaran 50 persen.
Angka ini, menurut Desy, masih bisa meningkat seiring percepatan penyelesaian proyek.
Menariknya, ia menyebut salah satu penyebab serapan belum maksimal bukan karena hambatan birokrasi, melainkan kebiasaan rekanan kontraktor sendiri.
“Kontraktor kami itu kayaknya sugih semua mereka tidak membatasi atau dilarang menagih pembayaran, tapi kadang malas menagih. Biasanya mereka hanya menagih tiga kali selama proyek, padahal setiap bulan bisa,”tuturnya.
Desy kemudian menjelaskan bahwa dalam sistem kerja proyek, kontraktor memiliki hak menagih setiap bulan sesuai kemajuan pekerjaan.
Namun, proses itu membutuhkan kelengkapan dokumen seperti laporan konsultan dan berita acara.
“Kalau tidak ada kemajuan tiap bulan, tentu tidak bisa menagih karena di kurva S nya pasti terlihat. Tapi kebanyakan mereka menunda-nunda tagihan, mungkin karena merasa masih aman secara keuangan,” kata Desy.
Meski menghadapi tekanan efisiensi dan tantangan administrasi, Desy menegaskan bahwa dinasnya tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur.
Ia percaya, kerja keras dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat akan menjaga momentum pembangunan Kota Tepian.
“Yang penting semangatnya jangan padam. Kami di PUPR tidak boleh berhenti hanya karena efisiensi. Justru di situ kami diuji, bagaimana tetap bisa bekerja efektif dengan sumber daya yang terbatas,”pungkasnya. (*)
