“Jadi temen pengusaha jangan ragu dan khawatir, kalau ada kesempatan berkontribusi dalam pembangunan. Sampai kapanpun dan siapapun presidennya, IKN harus jadi dan pemerintah akan komit untuk menyelsaikan,” lanjutnya..
Jika IKN terwujud, lanjutnya, tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan, tetapi akan menjadi kebanggan bangsa di mata dunia.
Hendrar menguraikan, kebutuhan pembiayaan fisik IKN dalam RPJMN 2020-2024 ditargetkan kurang lebih Rp 466 triliun, dengan perincian komponen proyek APBN sebesar Rp 90,3 triliun, lewat model kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar Rp 252 trilun. Sedangkan melalui komponen proyek swasta murni, BUMN/BUMD sebesar Rp 123,2 triliun.
"Jadi menuju ke arah Rp 400 triliun masih terbuka kesempatan temen-temen Swasta untuk ikut berkontribusi" ujar Hendrar.
LKPP bertanggungjawab dalam proses pengadaan barang/jasa, dan Presiden Jokowi memerintahkan dalam setiap proses pengadaan barang/jasa di IKN untuk dipermudah guna percepatan anggaran dan efektif.
"Termasuk di dalamnya juga peningkatan komponen dalam negeri dan pelibatan UKM seperti yang disampaikan Gubernur Isran," tegasnya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
