POJOKNEGERI.COM – Program Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh para siswa di Provinsi yang berjuluk Benua Etam ini.
Hal ini seperti yang diungkapkan Kepala SMA Negeri 16 Samarinda, Dr. Abdul Rozak Fahrudin, M.Pd.
Ia mengatakan, hasil dari Program Gratispol sekolah yang dipimpinnya sudah lama menerapkan kebijakan tanpa pungutan biaya
“Program gratispol itu kan berlaku untuk SMA, SMK, dan SLB. Di SMA 16 ini sudah berjalan lama. Anak-anak sudah tidak bayar lagi,” kata Rozak saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (25/10/2025).
Rozak menjelaskan, sekolahnya memiliki sekitar 860 siswa dari kelas X hingga XII. Seluruhnya sudah menikmati kebijakan pendidikan program gratispol tersebut.
Dana operasional sekolah, kata dia, ditopang dari dua sumber, yaitu Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari Pemerintah Provinsi Kaltim dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dari pemerintah pusat.
“Dari dua sumber itulah sekolah menjalankan kegiatan. Jadi tidak ada lagi istilah pungutan. Semua sudah ditanggung,” jelasnya.
Namun, di balik keberhasilan program gratispol biaya itu, masih ada satu janji yang belum terealisasi yaitu seragam gratis.
Pihak sekolah mengaku sudah melakukan pendataan dan pengukuran untuk seluruh siswa, tetapi hingga kini seragam belum juga sampai.
“Kami sudah mendata semua siswa, lengkap dengan ukuran bajunya, dan sudah dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi. Tapi sampai hari ini kami masih menunggu kiriman seragamnya,” ungkap Rozak.
Pendataan itu, lanjutnya, tidak hanya untuk siswa baru. Semua siswa dari kelas X, XI, hingga XII ikut terdaftar sebagai penerima bantuan seragam tersebut.
“Jumlah yang kami kirim sekitar 860 siswa. Pendataannya lewat link resmi dari Dinas Pendidikan, jadi memang serentak di seluruh Kaltim,” jelasnya.
Dari informasi yang diterima pihak sekolah, setiap siswa akan mendapatkan satu set pakaian seragam putih abu-abu lengkap dengan topi, dasi, sepatu, dan tas dari program gratispol. Sementara untuk baju olahraga, batik, pramuka, dan almamater belum termasuk dalam paket bantuan itu.
“Itu masih dibeli secara mandiri di koperasi sekolah. Tapi kalau seragam utama sudah dapat, itu sudah sangat membantu,” katanya.
Rozak menilai, keterlambatan distribusi bukan karena kendala di tingkat sekolah, melainkan karena besarnya jumlah penerima program gratispol di seluruh provinsi.
“Yang diurus banyak sekali, bukan cuma satu dua sekolah. Ada SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di seluruh Kalimantan Timur. Jadi kami maklum kalau agak lama,” ujarnya.
Meski begitu, ia memastikan pihak sekolah tidak akan melakukan pungutan apa pun dalam proses penerimaan nanti.
“Tidak ada biaya tambahan. Sekolah hanya sebatas mendata dan melaporkan. Kalau seragam datang, akan langsung kami bagikan ke siswa,” tegasnya.
Program Gratispol dan bantuan seragam ini, menurut Rozak, sangat membantu para orang tua, terutama dari kalangan menengah ke bawah.
“Banyak orang tua yang merasa terbantu. Kalau dulu masih ada iuran atau pungutan kecil-kecilan, sekarang tidak ada sama sekali. Bahkan nanti kalau seragam sudah dibagikan, itu bisa meringankan lagi,” ucapnya.
Ia menilai kebijakan Gubernur Rudy Mas’ud tersebut merupakan langkah nyata untuk membuka akses pendidikan yang lebih merata.
“Sekarang tidak ada alasan anak tidak sekolah karena biaya. Program ini ( program gratispol) harus terus dijaga dan ditingkatkan,” katanya.
Di lapangan, sejumlah siswa yang ditemui juga mengaku senang dengan kebijakan ini. Mereka merasa lebih tenang karena tidak lagi memikirkan biaya sekolah setiap bulan.
“Dulu masih ada iuran, tapi sekarang benar-benar gratis. Jadi uang jajan bisa dipakai buat beli buku atau keperluan lain,” ujar salah satu siswa kelas XI yang enggan disebut namanya.
Hal senada disampaikan orang tua murid. Seorang wali siswa menuturkan, program gratispol cukup meringankan beban ekonomi keluarga.
“Kalau anak tiga sekolah semua, biaya seragam itu lumayan berat. Jadi kalau gratis, kami sangat terbantu,” ujarnya saat ditemui di halaman sekolah.
Meski seragam belum sampai, pihak sekolah memastikan siswa tidak perlu khawatir. Aktivitas belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa tanpa kendala.
“Yang penting kegiatan belajar tidak terganggu. Kalau nanti seragamnya datang, tinggal dibagikan,” ujar Rozak menutup Perbincangan.
Dengan kebijakan pendidikan gratis yang terus diperkuat, SMA Negeri 16 Samarinda kini menjadi salah satu contoh nyata pelaksanaan Program Gratispol di Kalimantan Timur. Harapannya, distribusi seragam yang masih tertunda bisa segera terealisasi agar manfaat program ini benar-benar dirasakan utuh oleh seluruh pelajar di Bumi Etam.
(*)
