Sehingga, KPU yang akan bisa memutuskan laporan tersebut akan diumumkan ke publik atau tidak.
Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Hasrullah menilai, hal itu bisa menjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.
Meski begitu, Hasrullah menganggap sah-sah saja untuk dilakukan sepanjang bisa dipertanggungjawabkan.
"Kalau seperti itu saya agak (kurang menarik). Itu saya kira simpati murah senyum, rasional, kemudian dekat dengan rakyat, dekat dengan pimpinan kemudian bisa turun ke bawah menyapa, itu juga salah satu modal sosial. Saya kira tidak selamanya dalam bentuk dana," jelas Hasrullah.
Ditambah lagi, saat ini, 65% masyarakat Indonesia hidup dengan pas-pasan. (tim redaksi)
