POJOKNEGERI.com – Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia yang dinilainya belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia mengungkapkan, sejumlah pihak menikmati fasilitas pengelolaan kekayaan alam Indonesia, tetapi justru membawa keuntungan yang mereka peroleh ke luar negeri.
Prabowo menyampaikan kritik tersebut saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11). Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak tokoh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan kalangan intelektual untuk ikut mengawasi pengelolaan kekayaan alam nasional.
Menurut Prabowo, pemerintah selama ini terlalu mudah memberikan berbagai fasilitas kepada pihak yang ingin mengelola sumber daya alam. Fasilitas tersebut mencakup hak guna usaha (HGU), izin usaha pertambangan (IUP), hingga hak pengusahaan hutan (HTI).
Prabowo Kritik Kemudahan Izin Pengelolaan SDA
Prabowo menilai sejumlah pihak memanfaatkan kemudahan perizinan untuk memperoleh hak mengelola kekayaan alam Indonesia. Mereka mengajukan permohonan kepada kepala daerah maupun menteri dengan mengaku sebagai warga negara Indonesia (WNI).
“Bangsa Indonesia ini kita terlalu baik. Kita lemah, iya kan? Udah dikasih fasilitas, sudah dikasih HGU, sudah dikasih IUP, sudah dikasih HTI. Belasan tahun, puluhan tahun, kalau minta IUP, kalau minta HGU, kalau minta HTI ke bupati, gubernur, menteri, kalau minta ngaku saya warga negara Indonesia,” kata Prabowo.
Namun, ia menyoroti keuntungan dari kegiatan pengelolaan SDA yang justru mengalir ke luar negeri. Menurutnya, pihak-pihak tersebut tidak menempatkan hasil keuntungan usahanya di Indonesia.
“Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar,” ujarnya.
Ajak Muhammadiyah dan NU Awasi Kekayaan Alam
Prabowo kemudian meminta para tokoh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), serta kalangan intelektual turun langsung melihat kondisi pengelolaan kekayaan alam di berbagai daerah.
Ia menilai para pemimpin organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat memiliki kedekatan dengan rakyat. Kedekatan tersebut memungkinkan mereka menyaksikan langsung bagaimana pengelolaan kekayaan alam berlangsung dan siapa yang menikmati hasilnya.
“Anda adalah pemimpin umat, Anda adalah pemimpin rakyat, Anda lebih dekat dengan rakyat, Anda ada di daerah-daerah. Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan rakyat kita bawa keluar, bawa keluar dan hasilnya tidak tinggal di Indonesia,” tuturnya.
Presiden juga mempertanyakan sistem ekonomi yang memungkinkan keuntungan dari pemanfaatan kekayaan alam Indonesia mengalir ke luar negeri. Ia mengaku pernah meminta sejumlah profesor menjelaskan persoalan tersebut.
“Saya bertanya kepada para profesor itu, ini sistem apa? Jelaskan kepada saya ini sistem ekonomi apa?” ucapnya.
Prabowo Singgung Ancaman Suap terhadap Pejabat Negara
Selain persoalan pengelolaan SDA, Prabowo mengaitkan kondisi tersebut dengan komitmennya mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Ia mengatakan telah bersumpah untuk mengabdikan hidupnya bagi kepentingan rakyat Indonesia sejak menjadi anggota TNI.
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap praktik korupsi dan upaya pihak tertentu membeli pengaruh pejabat negara. Ia menyebut praktik tersebut bisa menyasar berbagai posisi strategis, mulai dari menteri, jenderal, hingga presiden.
“Saya harus melihat pemimpin-pemimpin kita mau disogok, mau dibeli. Menteri dibeli, jenderal dibeli, presiden mau dibeli, saudara-saudara sekalian. Geleng-geleng kepala saya, apakah ini negara saya,” kata Prabowo.
Tegaskan Tidak Gentar Menghadapi Tekanan
Prabowo menegaskan tidak akan mundur menghadapi pihak-pihak yang berusaha menggoyahkan pemerintahannya. Ia bahkan menyinggung kemungkinan munculnya demonstrasi hingga kerusuhan sebagai respons terhadap sikap pemerintah dalam menghadapi persoalan tersebut.
Meski demikian, Prabowo menyatakan tidak akan gentar menghadapi berbagai bentuk tekanan.
“Disangka saya gentar, saya tidak akan gentar, saudara-saudara sekalian,” lanjutnya.
(*)
