"Pemerintah terus mendorong agar kapasitas nasional itu dari berbagai aspek harus diutamakan. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus diutamakan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan migas," ujarnya.
"Apalagi sudah ada kebijakan dari Presiden, yaitu mengamanatkan kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk membelanjakan anggaran pembangunannya sebesar 40 persen untuk produk-produk dakam neger yang dihasilkan oleh pelaku UMM. Meskipun dalam dunia bisnis ada pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Jadi harus memenuhi syarat karenadalam sektor migas ini menggunakan teknologi advance," lanjutnya lagi.
Sebelumnya, Wakil Ketua SKK Migas Fatar Yani Abudurrahman mengungkapkan kegiatan ini mendukung upaya bersama untuk mencapai produksi migas nasional 1 juta barel per hari dan gas sebanyak 12 millar kaki kubik per hari (BCFD) pada 2030. Untuk mengejar target tersebut tidak hanya fokus di Kalimantan dan Sulawesi, tetapi juga dari seluruh Indonesia. Dimana kondisi saat ini untuk wilayah Kalsul komoditi gas berkontribusi sebesar 30 persen dan minyak bumi 12 persen dari produksi nasional.
"Keberadaan blok-blok migas di kedua wilayah tersebut mengubah lanskap Kalimantan dan Sulawesi yang kini tumbuh maju. In lah contoh konkret yang menggambarkan bagaimana peran industri migas terhadap pembangunan suatu wilayah. Kedua wilayah ini masih menyimpan potensi migas yang besar. Ini merupakan kesempatan bagi industri nasional untuk menjadi raja di neger sendiri dalam men-support keberadaan sektor hulu," ungkap Fatar.
Pertemuan ini merupakan bagian dari Pra Kegiatan Forum Kapasitas Nasional 2022 yang diselenggarakan di lima kota, yaitu Surabaya (17-19 Mei 2022), Batam (6-9 Juni 2022), Sorong (13-14 Juni 2022), Balikpapan (20-23 Juni) dan Palembang (5-7 Juli 2022), yang masing-masing mewakili area operasi Jawa, Bali, Nusa Tenggara (Jabanusa), Papua dan Maluku (Pamalu), Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) dan Sumatra Bagian Selatan.
(adv/diskominfo)