Polisi Thailand Selidiki Laporan Tentara Bayaran Rusia dalam Konflik dengan Kamboja
POJOKNEGERI.COM – Otoritas Thailand tengah menyelidiki laporan yang menyebut adanya dugaan keterlibatan tentara bayaran asal Rusia dalam konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja.
Informasi tersebut mencuat di tengah kembali memanasnya ketegangan kedua negara sejak awal Desember 2025, setelah gencatan senjata yang dicapai pada Oktober lalu dinyatakan berakhir.
Laporan awal mengenai dugaan tersebut pertama kali diberitakan media lokal Thailand dan menjadi perhatian publik setelah aparat kepolisian setempat meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing, khususnya warga negara Rusia, di sejumlah wilayah strategis.
Data dan Fakta Awal di Lapangan
Mengutip Bangkok Post, seluruh kantor polisi di Distrik Muang, Thailand, diperintahkan untuk melakukan pemantauan ketat terhadap warga negara Rusia yang tinggal di wilayah itu. Instruksi tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Provinsi, Pol Maj Gen Narongsak Phromtha, menyusul beredarnya unggahan di akun Facebook Kantor Polisi Phon Krung pada Minggu malam.
Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa polisi menerima laporan mengenai seorang warga negara Rusia yang diduga disewa oleh pihak Kamboja untuk melakukan aksi sabotase menggunakan drone. Target yang disebutkan dalam laporan itu mencakup lokasi-lokasi strategis. Termasuk fasilitas militer dan kawasan ekonomi penting, salah satunya Pangkalan Udara Wing 1.
Sebagai langkah pencegahan, kepolisian distrik Muang juga dilaporkan memeriksa hotel, resor, wisma, serta rumah sewa yang berada di wilayah tersebut. Masyarakat diminta untuk melapor apabila menemukan individu atau aktivitas yang dianggap mencurigakan.
Selain itu, pihak berwenang kembali menegaskan larangan penerbangan drone dalam radius sembilan kilometer dari pangkalan udara. Larangan tersebut diberlakukan untuk menjamin keselamatan penerbangan dan keamanan operasional militer, seiring meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi ancaman.
Pernyataan Resmi Aparat Thailand
Kepolisian Thailand menegaskan bahwa laporan tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan belum dapat disimpulkan kebenarannya. Juru Bicara Kepolisian Kerajaan Thailand, Pol Maj Gen Siriwat Deepor, menyampaikan bahwa pihaknya menangani informasi tersebut secara hati-hati.
“Penyelidikan atas laporan yang beredar masih berlangsung. Kami belum dapat memastikan kebenaran atau keterlibatan pihak asing hingga proses pemeriksaan selesai,” ujar Siriwat dalam konferensi pers bersama terkait situasi Thailand–Kamboja pada Senin.
Sementara itu, Pol Maj Gen Narongsak menyebutkan bahwa koordinasi internal juga telah diperkuat. Ia mengaku telah menggelar konferensi daring dengan para kepala dari 32 kantor polisi distrik di provinsi tersebut guna memastikan keseragaman langkah pengamanan dan pengawasan.
Pihak kepolisian menekankan bahwa peningkatan kewaspadaan ini bersifat preventif dan tidak dimaksudkan untuk menargetkan warga negara tertentu tanpa dasar hukum yang jelas.
Tanggapan Resmi dari Rusia
Menanggapi laporan tersebut, Kedutaan Besar Rusia di Thailand menyatakan bantahan resmi. Dalam pernyataannya, kedutaan menilai informasi yang beredar tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
“Laporan tersebut tampaknya bertujuan melanggar hak-hak warga negara Rusia yang tinggal di Thailand secara sah sebagai wisatawan atau pelaku bisnis. Serta dapat merusak hubungan jangka panjang antara Rusia dan Thailand,” demikian pernyataan kedutaan.
Pihak Rusia juga menegaskan bahwa negaranya memiliki hubungan persahabatan yang telah terjalin lama dengan Thailand maupun Kamboja. Moskow menyatakan harapannya agar seluruh perselisihan diselesaikan melalui jalur damai.
“Rusia secara konsisten mendorong penyelesaian konflik dengan cara damai dan menghormati kedaulatan negara-negara di kawasan,” tegas pernyataan tersebut.
Latar Belakang Konflik Thailand–Kamboja
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali meningkat sejak awal bulan ini, terkait sengketa wilayah perbatasan yang telah berlangsung lama. Gencatan senjata yang sebelumnya dicapai dalam forum KTT ASEAN Oktober lalu—dengan mediasi Malaysia dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump—dilaporkan tidak lagi berjalan efektif.
Meski belum berkembang menjadi konflik terbuka berskala besar, kedua negara meningkatkan kesiagaan militer di wilayah perbatasan. Situasi ini turut memicu kekhawatiran akan stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara.
Analisis Umum dan Catatan Kehati-hatian
Hingga saat ini, tidak terdapat bukti independen yang mengonfirmasi keberadaan tentara bayaran Rusia dalam konflik Thailand–Kamboja. Laporan yang beredar masih bersifat awal dan bersumber dari unggahan media sosial serta informasi internal kepolisian yang sedang diverifikasi.
Para pengamat menilai bahwa isu keterlibatan aktor asing dalam konflik regional kerap muncul di tengah meningkatnya ketegangan. Namun memerlukan pembuktian yang kuat agar tidak memicu eskalasi diplomatik. Pemerintah Thailand sendiri menekankan bahwa proses penyelidikan dilakukan sesuai prosedur hukum dan tanpa prasangka.
Bagi kawasan ASEAN, stabilitas regional tetap menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil negara-negara terkait diharapkan dapat menekan eskalasi dan mendorong dialog. Bukan memperkeruh situasi dengan spekulasi yang belum terverifikasi.
(*)
