Utamanya yang berkaitan dengan hak-hak sipil, ekonomi, dan sosial budaya.
Pemerintah, kata dia, tidak hanya memikirkan persoalan HAM masa lalu, tetapi juga persoalan-persoalan HAM masa depan, baik dari sisi kebijakan maupun implementasinya.
"Untuk itu, saya ingin juga menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak menghindar dari persoalan HAM, tidak menutup mata dan telinga, tapi tetap memberi kepedulian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu," kata Moeldoko.
Sebelumnya diberitakan, peserta Aksi Kamisan di Taman Signature, Semarang, Jawa Tengah, menolak kedatangan Moeldoko usai menghadiri acara Festival HAM 2021.
Koordinator lapangan (Korlap) Aksi Kamisan di Semarang Azis Rahmad menjelaskan, para aktivis menganggap kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih belum tuntas.
"Kami tidak memberi ruang dia berbicara, karena dia berbicara tanpa ada realisasi, tanpa negara mau mengakomodir menuntaskan pelanggaran HAM sama saja hanya bualan belaka," ujar Azis kepada wartawan, Kamis (18/11/2021).
Dalam kesempatan itu, para aktivis mendesak pemerintah menghentikan perampasan ruang hidup warga dan kerusakan lingkungan.
Para aktivis juga meminta pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat dan golongan tertindas. (redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
