POJOKNEGERI.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kini tengah menyiapkan arah baru dalam pengelolaan keuangan daerah menyusul kebijakan efisiensi nasional yang berdampak pada penurunan Transfer ke Daerah (TKD).
Dalam Sosialisasi Program Pembangunan Tahun 2026 sekaligus Pemaparan Rancangan APBD 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Samarinda, Kamis (23/10/2025), Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa situasi ini bukan alasan untuk pesimis, melainkan momentum untuk membangun disiplin dan efisiensi yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan.
“Adanya Permenkeu Nomor 56 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN terhadap dana TKD berdampak pada penurunan kapasitas fiskal di seluruh daerah, termasuk di Kota Samarinda,” ujar Andi Harun.
Ia mengungkapkan pihaknya sudah tahu, penurunan itu mencapai Rp1,3 triliun. Karena itu, sejak 16 Oktober lalu kami sudah melakukan brainstorming internal agar ada perubahan budaya dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan.
Menurut Andi Harun, langkah awal yang dilakukan Pemkot adalah melakukan efisiensi terhadap belanja yang tidak terlalu prioritas, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, pemeliharaan, dan kebutuhan administrasi seperti alat tulis kantor. Sementara, program yang tetap akan dibiayai adalah pelayanan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan, serta belanja yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat.
“Kalau tiga sektor ini bisa kita jaga, kita masih bisa menunda belanja modal yang belum mendesak,” jelasnya.
Andi Harun mengapresiasi DPRD Kota Samarinda yang disebutnya berada dalam frekuensi yang sama dengan pemerintah dan DPRD sepakat bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan hak-hak pegawai negeri maupun tenaga non-ASN.
“Efisiensi bukan berarti kita memotong hak yang seharusnya diterima pegawai Kita harus jaga gaji, TPP, dan kesejahteraan pegawai, karena kalau suasana kebatinan mereka terlindungi, produktivitas dan pelayanan publik akan meningkat,”ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa menjaga semangat dan kesejahteraan pegawai merupakan bentuk investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimistis, dengan semangat yang sama antara eksekutif dan legislatif, arah kebijakan 2026 bisa tetap fokus pada kebutuhan masyarakat, meski di tengah keterbatasan fiskal.
Lebih jauh, Andi Harun menilai kondisi pengetatan fiskal akibat efisiensi APBN sebagai “momentum introspeksi diri”bagi pemerintah daerah. Ia menyebut selama ini masih ada kebiasaan belanja yang cenderung boros karena kondisi keuangan yang relatif stabil.
“Selama ini kita mungkin merasa santai karena uang cukup. Tapi saat terjadi kontraksi fiskal, kita baru merasakan betapa pentingnya disiplin anggaran dengan Keadaan ini bukan akhir dari langkah, justru momentum membangun budaya baru—disiplin dalam pengelolaan anggaran dan optimalisasi pendapatan daerah,”tuturnya.
Ia menegaskan, Pemkot Samarinda tengah berupaya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) agar pada tahun 2027 dan seterusnya, pemerintah memiliki ruang fiskal lebih longgar untuk membiayai pembangunan prioritas.
“Efisiensi bukan sekadar mengencangkan ikat pinggang, tapi juga tentang menciptakan ruang untuk berbenah dan berinovasi,” ucapnya.
Salah satu poin penting yang ditegaskan dalam rapat adalah keberlanjutan program Probebaya (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat). Menurut Andi Harun, program ini tetap menjadi prioritas karena berperan langsung dalam menggerakkan ekonomi warga di tingkat akar rumput.
“Probebaya aman, karena bagian dari belanja yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat kita kunci program ini untuk tetap berjalan di 2026. Uang dari program ini akan beredar di masyarakat dan menjadi stimulan menjaga pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Dengan kebijakan tersebut, ia berharap daya beli masyarakat tetap terjaga meski daerah sedang berada dalam masa efisiensi dan optimistis, sinergi antara Pemkot dan DPRD akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tekanan fiskal nasional.
Ia menyampaikan rasa syukur karena suasana rapat bersama DPRD berlangsung konstruktif. Menurutnya, semangat kolaboratif antara eksekutif dan legislatif menjadi energi penting bagi Kota Samarinda untuk tetap melangkah maju.
“Alhamdulillah, setelah sosialisasi di internal pemerintah, kini dengan DPRD kita semakin yakin bahwa kita bisa tetap optimis di tengah keterbatasan bukan alasan untuk berhenti, tapi pemicu untuk bekerja lebih kreatif dan efisien,” tuturnya.
Ia menekankan, Pemkot Samarinda akan terus menjaga prinsip keberlanjutan pembangunan dengan memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, melindungi hak pegawai, dan memastikan roda ekonomi daerah tetap bergerak.
“Kalau tiga hal ini kita jaga pelayanan dasar, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi masyarakat insyaallah Samarinda tetap bisa tumbuh, bahkan di masa sulit,” pungkasnya.
(*)
