POJOKNEGERI.COM - Mulai hari ini, pemerintah resmi memberlakukan aturan baru terkait penjualan gas LPG 3 kg bersubsidi.

Dalam upaya untuk menjamin pasokan yang tepat sasaran dan harga yang stabil, pengecer LPG 3 kg kini wajib mendaftar dan bertransformasi menjadi pangkalan resmi Pertamina.

Kebijakan ini diharapkan akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat, memastikan harga LPG tetap terjangkau, serta menjaga kualitas dan kuantitas distribusi yang lebih akurat.

Dalam pernyataannya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa pengecer LPG 3 kg akan beralih menjadi pangkalan resmi mulai hari ini. 

"Yang pengecer itu, kami jadikan pangkalan, per 1 Februari," ucap Yuliot dikutip di Jakarta, Sabtu (1/2).

Para pengecer LPG dapat mendaftarkan diri melalui One Single Submission (OSS) untuk mendapatkan nomor induk berusaha (NIB).

Kemudian, mengajukan diri untuk menjadi pangkalan LPG 3 Kg resmi ke Pertamina. Langkah pendaftaran tersebut dapat dilakukan secara daring di seluruh Indonesia.

Pemerintah mempersiapkan masa transisi selama 1 bulan untuk mengubah pengecer menjadi pangkalan. Dengan demikian, pada Maret 2025, pemerintah menargetkan penghapusan pengecer LPG 3 Kg.

"Kalau pengecer menjadi pangkalan, justru mata rantai untuk mereka lebih pendek. Layer tambahan itu (pengecer), itu yang kami hindari,” ucap Yuliot.

Yuliot menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan upaya untuk memastikan bahwa LPG 3 Kg tersedia dan dapat diterima oleh masyarakat dengan batasan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Langkah ini guna mencegah harga LPG 3 kg yang lebih mahal daripada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Selain itu, distribusi LPG 3 kg pun menjadi lebih tercatat, sehingga pemerintah bisa mengetahui berapa kebutuhan masyarakat.

"Kalau lebih tercatat berapa kebutuhan distribusi, ya kami siapkan sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi tidak terjadi over suplai atau penggunaan LPG yang tidak tepat," ucap Yuliot.

(*)