Karena jika hanya sekadar penertiban tanpa solusi, maka hal tersebut sama saja dengan memperburuk masalah sosial masyarakat untuk mencari nafkah.
"Kalau memang tidak boleh jadi badut, lalu mereka disuruh jadi apa. Kita Boleh memusnahkan barang-barang orang, tetapi harus kita (pemerintah) ganti dong, misalnya difasilitasi menjadi penjual gorengan, UMKM, atau lapangan kerja lain kah," imbuhnya.
Sani menuturkan, Pemkot Samarinda harus kembali melakukan pengkajian ulang terkait sebab-sebab munculnya badut di Kota Tepian ini.
"Jadi untuk badut ada tiga hal, dibina, diberikan peluang kerja, dan atau dikasih alternatif mereka ingin bekerja apa. Jangan ada seorang bapak yang mencari nafkah untuk anaknya," pungkasnya.
(Advertorial)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
