_besama_Wali_Kota_Samarinda_Andi_Harun_(kiri).jpg)
POJOKNEGERI.COM - Pemerintah Kota Samarinda pada Jum'at (6/1/2023) lalu melakukan sidak pematangan lahan di kawasan lapangan vorvo yang akan dijadikan lapangan minisocer oleh pihak swasta dan lakukan penyegelan lahan.
Semenjak kejadian itu Pemkot Samarinda mendapatkan ancaman dari BPKAD Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan tidak akan mendapatkan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Provinsi Kalimantan Timur.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan omongan bahwa selama kawasan lapangan vorvo itu masih di segel maka Pemkot Samarinda tidak akan dapat Bankeu.
Ia juga menjelaskan kepada masyarakat alasan kenapa di segel lapangan vorvo itu adalah daerah resapan banjir saat ini Pemkot Samarinda telah berupaya untuk melakukan penanganan banjir terutama di simpang 4 Lembuswana lalu tiba-tiba ada kerjasama dengan pihak ketiga di timbun lapangan vorvo mau dibangun minisocer untuk kepentingan sendiri.
"Beberapa warga Samarinda juga bersaksi bahwa situasi banjir di simpang Lembuswana sudah mengalami perubahan dengan adanya perbaikan drainase, pembangunan dan lainnya. Ini malah ada swasta yang mau mereduksi usaha kita, kan tidak baik ini," kata Andi Harun.
Terkait ancaman Kepala BPKAD Provinsi Kaltim, pihaknya telah melakukan pembicaraan bersama PJ Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
"PJ Gubernur telah berkomitmen dan itu sudah disampaikan kepada saya dua tiga kali akan membantu terutama dalam pengendalian banjir," kata Andi Harun pada Minggu (26/11/2023).
Ia menyatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan harusnya sekelas beliau tidak boleh berkomentar dan mengancam seperti itu.
"Seharusnya Otoritas pemegang kebijakan pengelola keuangan adalah pada gubernur, harusnya tidak boleh beliau mengambil komentar melampaui wewenangnya,"ujarnya.
Menanggapi hal tersebut Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mengatakan bahwa pentingnya mendukung otonomi daerah dan tidak mengambil alih wewenang yang ada di Kota Samarinda.
"Provinsi harus mendukung karena otoritasnya ada di Kota Samarinda,"kata Akmal Malik saat di konfirmasi pada Minggu (26/11/2023) sore.
Ia berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil akan sesuai dengan kebutuhan Salah satu fokus utama adalah pengelolaan pengendalian banjir.
"Air memiliki sifat mencari tempat yang rendah, sehingga penting untuk memastikan bahwa daerah resapan air tidak diubah menjadi bangunan,dilihat dari kebijakan pak wali untuk membenahi daerah resapan air, itu kita dukung,"tegasnya.
Terkait dengan ancaman yang diberikan oleh pihak terkait nantinya akan ada pendekatan komunikasi dianggap sebagai kunci untuk menyelesaikan potensi hambatan.
"Siapapun nanti kita akan bicarakan, semua pihak yang mungkin agak menghambat kita akan komunikasi dengan baik,"ujarnya.
Ia mengatakan bahwa Wali kota perlu menentukan prioritas, apakah lebih banyak pohon atau langkah-langkah lainnya pihaknya siap membantu sisi penghijauannya.
"Wali kota butuh apa, pohon atau pun apa, segala macam ada anggaran," pungkasnya.
(Adv/Saber)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
