Pemkab Kukar Lakukan Penyesuaian Anggaran hadapi Pemangkasan DBH
POJOKNEGERI.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah menghadapi tantangan fiskal menyusul kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengakui bahwa pengurangan alokasi DBH memberikan dampak signifikan terhadap sejumlah program prioritas daerah yang telah di rancang untuk tahun anggaran 2026.
Dalam pernyataannya di Tenggarong, Sunggono menegaskan bahwa meskipun kebijakan tersebut menimbulkan tekanan terhadap kapasitas fiskal daerah, Pemkab Kukar tidak akan tinggal diam. Ia menyebutkan bahwa langkah penyesuaian anggaran sedang berjalan secara menyeluruh, dengan pendekatan realistis dan strategis agar pembangunan tetap berjalan.
“Kalau dibilang berdampak, ya pasti berdampak. Tapi kita tidak bisa berhenti di situ saja. Kita harus menyesuaikan, menyusun ulang prioritas agar tetap bisa berjalan meski dengan kondisi fiskal yang berbeda,” ujar Sunggono.
Penyesuaian Program dan Reorientasi Prioritas
Sunggono menjelaskan bahwa penyesuaian ini mencakup koreksi terhadap berbagai kegiatan yang sebelumnya telah melalui perencanaan. Pemerintah daerah kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang bersinggungan langsung dengan capaian kinerja dan kualitas hasil. Beberapa kegiatan kemungkinan akan mengalami perubahan, baik dari sisi skala, lokasi, maupun waktu pelaksanaan.
“Yang kita lakukan sekarang adalah menyesuaikan. Beberapa kegiatan akan mengalami koreksi, terutama yang bersinggungan dengan capaian kinerja dan kualitas hasil. Mungkin juga akan ada perubahan pada lokasi atau lokus kegiatan,” jelasnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemkab Kukar tetap berkomitmen menjaga arah pembangunan agar tidak melenceng dari visi utama daerah. Fokus pembangunan tetap di arahkan pada sektor-sektor strategis yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Efisiensi Tanpa Mengorbankan Kualitas
Sunggono menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti memangkas secara sembarangan. Menurutnya, penataan ulang anggaran harus dilakukan dengan cermat agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga. Ia menyebutkan bahwa prinsip utama dalam penyesuaian ini adalah efektivitas penggunaan anggaran.
“Intinya bukan memangkas sembarangan, tapi menata kembali. Kita ingin anggaran yang ada bisa digunakan seefektif mungkin,” tegasnya.
Proses penyesuaian anggaran juga melibatkan seluruh perangkat daerah. Evaluasi menyeluruh terhadap program dan kegiatan dilakukan untuk menentukan mana yang harus dipertahankan, ditunda, atau dialihkan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi dan hasil yang dicapai.
“Yang kita jaga itu kualitas capaian. Jangan sampai karena efisiensi, pelayanan kepada masyarakat malah menurun. Jadi tetap harus seimbang antara efisiensi dan hasil,” tambah Sunggono.
Sektor Prioritas Tetap Dijaga
Dalam menghadapi keterbatasan fiskal, Pemkab Kukar menegaskan bahwa program-program strategis yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat tidak akan dikorbankan. Beberapa sektor yang dianggap prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan penguatan desa tetap menjadi fokus utama.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tetap inklusif dan berkelanjutan, serta mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah juga berupaya menjaga agar tidak terjadi penurunan kualitas layanan publik di tengah penyesuaian anggaran.
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Sunggono juga menyampaikan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat akan terus dilakukan untuk mendapatkan kejelasan terkait mekanisme penyaluran dan proporsi DBH yang baru. Ia berharap ada ruang fleksibilitas dalam implementasi kebijakan tersebut, mengingat karakteristik fiskal setiap daerah berbeda-beda.
“Kita berharap pemerintah pusat juga mempertimbangkan konteks daerah penghasil seperti Kukar. Karena ketergantungan kita terhadap DBH cukup besar, terutama dari sektor migas dan batubara,” ujarnya.
Menurutnya, Kukar sebagai daerah penghasil sumber daya alam memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, ia berharap kebijakan fiskal nasional dapat lebih sensitif terhadap kondisi daerah-daerah seperti Kukar yang sangat bergantung pada DBH.
Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sebagai langkah tindak lanjut, Pemkab Kukar berencana memperkuat sektor pendapatan asli daerah (PAD) untuk menutup kekurangan akibat penurunan DBH. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pemerintah akan mengoptimalkan potensi pajak daerah, retribusi, serta menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Sunggono menyebutkan bahwa banyak potensi PAD yang bisa digali lebih dalam, termasuk dari sektor pariwisata, jasa, dan pengelolaan aset daerah.
“Kita tidak hanya fokus pada pemangkasan, tapi juga pada inovasi pembiayaan. Banyak potensi yang bisa kita gali agar daerah tetap kuat secara fiskal,” pungkasnya.
Efisiensi Internal dan Optimalisasi Aset
Selain penguatan PAD, strategi efisiensi juga diterapkan di internal birokrasi. Pengendalian belanja rutin dan optimalisasi aset daerah menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal. Pemerintah daerah akan melakukan audit terhadap aset-aset yang dimiliki untuk memastikan pemanfaatannya maksimal.
Langkah ini juga mencakup peninjauan terhadap belanja operasional yang tidak mendesak, serta pengurangan kegiatan seremonial yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat difokuskan pada kegiatan yang benar-benar produktif dan berdampak.
Komitmen Terhadap Pembangunan Berkelanjutan
Di tengah tantangan fiskal, Pemkab Kukar tetap menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Penyesuaian anggaran dilakukan dengan tetap mempertahankan prinsip inklusivitas, efektivitas, dan keberlanjutan. Pemerintah daerah berupaya agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sunggono menegaskan bahwa tantangan fiskal bukan alasan untuk mundur dari visi pembangunan. Sebaliknya, kondisi ini menjadi momentum untuk melakukan pembenahan dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
(*)
