Pemerintah Pastikan Harga Pertalite Tak Naik di Tengah Lonjakan Harga Minyak Dunia
POJOKNEGERI.COM – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga Pertalite (RON 90) hingga akhir triwulan I 2026.
Pemerintah memastikan bahwa masyarakat tetap membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersebut seharga Rp 10.000 per liter di tengah lonjakan harga minyak dunia.
“Yang pertama itu adalah Ketersediaan RON 90 atau ini Pertalite merupakan BBM subsidi. Bapak Menteri itu juga sudah menyampaikan bahwa untuk Pertalite ini tidak akan ada kenaikan harga sampai dengan berakhirnya triwulan pertama 2026 ini,” kata Yuliot Tanjung di kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026).
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia serta kondisi alokasi subsidi dan kompensasi energi yang telah disiapkan dalam APBN.
“Jadi nanti kita akan evaluasi terkait dengan perkembangan harga minyak dunia dan juga bagaimana alokasi terhadap subsidi dan kompensasi yang kita siapkan. Nanti kita akan bahas dengan kementerian lembaga terkait untuk penyesuaian-penyesuaian untuk Pertalite subsidi RON 90 ini,” jelasnya.
Kepastian Harga BBM Subsidi
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi. Pertalite tetap Rp 10.000 per liter dan Solar (Biosolar) Rp 6.800 per liter.
Ia menyampaikan pernyataan ini sebagai respons atas lonjakan harga minyak mentah dunia yang mencapai US$ 110 per barel.
“Saya pastikan agar masyarakat tidak usah merasa gimana menyangkut dengan harga, karena sampai dengan hari raya ini InsyaAllah nggak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi,” ujarnya.
Dengan demikian, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak harga energi global.
Namun, setelah triwulan I 2026, pemerintah akan melakukan evaluasi bersama kementerian dan lembaga terkait untuk menentukan langkah selanjutnya terkait harga BBM bersubsidi.
Dukungan dari Menko Perekonomian
Hal senada juga sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Ia menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis subsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Menurutnya, pemerintah masih mengacu pada asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yakni sebesar US$ 70 per barel.
“Belum ada rencana menaikkan harga BBM subsidi. Kan APBN kita kemarin di US$ 70 ICP. Jadi kita tunggu saja,” ujar Airlangga saat ditemui di Menara Batavia, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Lonjakan harga minyak dunia menjadi perhatian serius pemerintah.
Kenaikan ini terjadi karena perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Situasi semakin memanas setelah Iran menutup Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia yang mengalirkan sekitar 20 persen pasokan global.
Penutupan ini membuat harga minyak melonjak drastis karena pasokan terganggu.
Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian yang besar, sehingga pemerintah menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.
“Sampai kapan perang ini berlangsung, ya bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa lebih. Jadi kita masing-masing ada skenarionya,” jelas Airlangga.
APBN Sebagai Penyangga
Airlangga menekankan bahwa APBN berfungsi sebagai buffer untuk meredam fluktuasi harga energi. Pemerintah berkomitmen menjaga agar subsidi energi tetap berjalan sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga BBM.
“Subsidi kita lanjutkan, dan APBN itu sebagai buffer untuk meredam fluktuasi harga,” tegasnya.
(*)
