Nasional

Pemberlakuan WFH, Airlangga Sebut Segera Diumumkan

POJOKNEGERI.com – Pemerintah resmi menetapkan kebijakan satu hari kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi pegawai pemerintah sebagai langkah efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) akibat dampak perang di Timur Tengah.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan keputusan ini sudah final dan akan segera pemerintah umumkan dalam waktu dekat.

Airlangga menyampaikan hal tersebut usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima pengusaha asal Amerika Serikat, Ray Dalio, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/3/2026). Ia menekankan bahwa kebijakan WFH ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menekan konsumsi energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Pokoknya sudah ditetapkan pekan ini,” kata Airlangga.

Ia menambahkan, pemerintah tidak akan menunda pengumuman resmi mengenai hari WFH.

“Secepatnya, kan tinggal berapa, bulan ini tinggal berapa hari kan. Jadi masih ada waktu,” ujarnya.

Airlangga memastikan pengumuman hari WFH tidak akan melewati bulan Maret.

Dengan demikian, pegawai pemerintah akan segera mengetahui jadwal pasti pelaksanaan kebijakan tersebut. Pemerintah menilai langkah ini dapat mengurangi mobilitas harian pegawai, sehingga konsumsi BBM berkurang secara signifikan.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis telah mencapai kesepakatan awal terkait kebijakan WFH.

Namun, pemerintah masih menunggu persetujuan dari Presiden sebelum mengumumkannya secara resmi kepada publik.

Kesepakatan Dicapai dalam Rapat Panjang

Tito menjelaskan bahwa kesepakatan itu muncul setelah rapat intensif yang berlangsung selama hampir empat jam di lingkungan Istana Kepresidenan.

Rapat tersebut melibatkan sejumlah pejabat penting, termasuk Pratikno, Airlangga Hartarto, Prasetyo Hadi, dan Teddy Indra Wijaya.

“Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa, (rapat) di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menko Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg (yang mengumumkan). Jadi, kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik,” ujar Tito usai konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia menegaskan bahwa para menteri dalam rapat tersebut berupaya menyatukan pandangan agar pemerintah dapat menyampaikan kebijakan secara konsisten dan terkoordinasi kepada masyarakat.

Menunggu Persetujuan Presiden

Meski kesepakatan awal telah tercapai, Tito menolak mengungkapkan hari yang dipilih untuk pelaksanaan WFH. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya nggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju di satu hari, yang sama, tapi saya nggak nyampaikan sekali lagi karena itu harus dilaporkan lagi hasil rapat kemarin ke Bapak Presiden,” katanya.

Pemerintah berkomitmen menjaga mekanisme pengambilan keputusan tetap terpusat agar kebijakan memiliki legitimasi kuat dan efektif.

Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah

Pemerintah mengkaji kebijakan WFH ini sebagai bagian dari langkah antisipatif menghadapi potensi krisis global, terutama akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Konflik tersebut berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi dunia dan memicu kenaikan harga BBM.

Dengan menerapkan WFH satu hari per minggu, pemerintah berharap dapat menekan mobilitas harian masyarakat, khususnya aparatur sipil negara (ASN), sehingga konsumsi BBM dapat berkurang secara signifikan.

Pengalaman Pandemi Jadi Modal

Tito menilai kebijakan ini tidak akan menimbulkan kendala berarti bagi pemerintah pusat maupun daerah. Ia menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman dalam menerapkan sistem kerja fleksibel saat pandemi COVID-19.

“Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, kita punya pengalaman,” ujarnya.

(*)

Back to top button