POJOKNEGERI.COM – Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan langkah besar untuk mengalihkan pedagang barang bekas impor, khususnya pakaian thrifting, agar beralih menjual produk lokal.
Kebijakan ini muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekosistem UMKM sekaligus mengurangi impor pakaian bekas yang selama ini mendominasi pasar di sejumlah daerah.
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengkaji skema business-to-business (B2B) antara pedagang thrifting dengan brand lokal.
Temmy mengatakan saat ini ada sekitar 1.300 brand lokal yang akan menjadi pemasok para pedagang thrifting.
Dari total merek tersebut, Temmy menerangkan para pedagang bisa memilih akan menjadi penjual perantara (reseller) maupun distributor.
“Kita menyiapkan 1.300 brand untuk dipilih oleh para penjual, pedagang pakaian bekas di Pasar Senen maupun di Pasar Gedebage dan lain-lain. Tinggal mereka nanti B2B dengan para pemilik brand itu, ya entah mau jadi reseller atau mau jadi distributornya atau kita tawarkan mereka bikin brand sendiri nanti,” ujar Temmy, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2025).
Temmy memastikan bisnis yang dijalankan harus saling menguntungkan bagi kedua pihak. Saat ini, pihaknya tengah mengkaji model bisnis dengan pemilik brand ke depan.
Temmy menyebut akan bertemu dengan perwakilan pedagang thrifting dari Pasar Senen dan Pasar Gede Bage. Ia berharap rencana ini dapat berjalan dengan lancar dan para pedagang thrifting mau beralih berjualan ke produk lokal.
“Mudah-mudahan, kan permasalahan gini ya, kita kan juga berharap mereka mau shifting ya. Mulai menggantikan produk yang mereka jual selama ini dengan barang-barang produk lokal. Cuma kan terkadang kita masih ada tantangan lah. Doain aja mudah-mudahan konsentrasi ini berjalan dengan baik dan tidak ada penolakan dari teman-teman pedagang,” pungkasnya.
Siapkan Merek Lokal Gantikan Pakainan Bekas Impor
Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan solusi konkret agar para pedagang tetap bisa menjalankan usaha.
Pemerintah, kata Maman, telah mengkonsolidasi sekitar 1.300 merek lokal yang siap dipasarkan oleh pedagang sebagai pengganti baju bekas impor.
“(1.300 merek) itu macam-macam. Ada baju, celana, ada sepatu, ada sandal, jadi total itu ada 1.300-an merek,” ujar Maman, Senin (17/11).
Maman menjelaskan, saat ini pemerintah masih melakukan dialog intensif dengan para pedagang baju bekas impor. Termasuk yang berjualan di Pasar Senen, Jakarta.
Tujuannya agar mereka bersedia beralih ke produk lokal tanpa harus kehilangan mata pencaharian.
Menurutnya, meski larangan impor sudah berlaku, pasokan baju bekas impor tidak serta-merta hilang. Namun, dalam jangka panjang, stok barang tersebut akan semakin menipis.
“Mereka akan berjalan aja tuh, tapi kan lama-lama supply pasokan produknya pasti akan menipis. Nah itu kan enggak boleh kita biarkan. Makanya nanti kita ganti dengan produk brand lokal,” jelasnya.
Kebijakan ini diharapkan mampu membuka peluang pasar baru bagi UMKM lokal. Dengan adanya 1.300 merek yang dikonsolidasi, produk dalam negeri berkesempatan lebih besar untuk dikenal dan diminati masyarakat.
Dialog dengan Pedagang
Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan para pedagang pakaian bekas impor di Pasar Senen setuju untuk menjual produk lokal apabila difasilitasi pemerintah.
Temmy menyebutkan para pedagang mengatakan tak mudah untuk langsung beralih karena sudah puluhan tahun berjualan pakaian bekas impor. Namun, mereka komitmen untuk mulai menjual produk lokal secara bertahap.
“Mereka sudah bertahun-tahun jualan pakaian bekas impor ini, dan sekarang kita harus mencoba mengalihkan kepada komoditas baru nih, ini kan pasti butuh waktu,” kata Temmy.
Tak hanya pedagang Pasar Senen, Temmy menyebutkan Kementerian UMKM juga akan segera bertemu dengan para pedagang pakaian bekas impor yang ada di Pasar Gedebage, Bandung. Tujuannya sama, untuk memberikan pengertian mengenai maksud kebijakan pemerintah.
“Di Gedebage juga kita akan ketemu juga nanti, yang pasti kita sedang koordinasi dengan Pemda juga untuk mulai mendata. Berapa sebetulnya sih pedagang pakaian bekas impor ini di seluruh Indonesia nih, berapa jumlah pastinya, sehingga kita bisa menyiapkan backup sistemnya seperti apa nanti,” jelasnya.
(*)
