PDIP Tegaskan Tolak Pilkada Melalui DPRD, Ungkap Adanya Lobi Politik
POJOKNEGERI.COM – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, menegaskan sikap partainya yang tetap konsisten mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah lobi politik dari partai koalisi pemerintah yang mendorong wacana Pilkada melalui DPRD.
Deddy menyatakan, ajakan itu datang dari perwakilan partai koalisi pemerintah yang menginginkan agar fraksi PDIP ikut mendukung usulan tersebut. Namun, ia tidak menyebutkan secara spesifik siapa pihak yang melakukan lobi.
“Lobi-lobi, saya kira pembicaraan-pembicaraan, ngobrol-ngobrol sudah,” kata Deddy, Rabu (7/1).
Meski begitu, Deddy menegaskan bahwa PDIP sejak awal telah mengeluarkan pernyataan tegas untuk menolak wacana Pilkada via DPRD. Ia menekankan bahwa partainya tetap berkomitmen agar pemilihan kepala daerah langsung lewat rakyat.
“Nah, kita tentu, kita tetap tegas, teguh, untuk agar pilkada dipilih secara langsung. Bukan diwakilkan pada oligarki DPRD,” ujarnya.
Belum Ada Jadwal Pembahasan RUU Pilkada
Deddy yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Eksekutif PDIP menambahkan, hingga kini belum ada jadwal resmi pembahasan RUU Pilkada di DPR. Namun, ia mengakui bahwa secara matematis usulan Pilkada via DPRD berpeluang besar lolos menjadi undang-undang. Hal ini karena dari delapan partai politik yang memiliki kursi di parlemen, hanya PDIP yang menolak wacana tersebut.
Menyadari kondisi politik yang tidak menguntungkan bagi sikap PDIP, Deddy mengajak masyarakat sipil untuk bersuara menolak usulan tersebut. Ia menilai dukungan publik sangat penting untuk menjaga agar Pilkada tetap berlangsung secara langsung.
“Nah tentu di sini kita menunggu dukungan dari masyarakat sipil, bagaimana sikap masyarakat sipil terhadap kehendak dari partai-partai pemerintah itu. Dari partai pengusung pilkada oleh DPRD,” kata Deddy.
Dengan pernyataan ini, Deddy menegaskan bahwa PDIP tidak akan bergeser dari komitmen awalnya untuk mempertahankan Pilkada langsung.
Ia menilai bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD hanya akan memperkuat oligarki politik dan mengurangi hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah.
PDIP Sebut Rakyat Akan Marah
Sebelumnya PDI Pejuangan (PDIP) memberikan tanggapannya soal pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira menegaskan jika usulan tersebut benar-benar berjalan, rakyat akan marah karena hak demokrasi akan hilang.
Andreas menyatakan, dalam sistem demokrasi berlaku hukum tidak tertulis, apa yang sudah berikan kepada rakyat tidak boleh kita ambil kembali.
Ia menekankan, perubahan sistem pemilihan di Indonesia memang berlangsung cepat, dari pemilihan kepala daerah oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Namun, ia mengingatkan bahwa rakyat sudah merasakan hak demokrasi itu, sehingga pencabutan hak akan menimbulkan penolakan besar.
Politikus senior PDIP itu juga menyoroti perubahan sistem pemilihan presiden. Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah memilih presiden melalui MPR, lalu beralih ke pemilihan langsung oleh rakyat.
Menurut Andreas jika hal ini terjadi, rakyat akan marah karena merasa elite politik merampas haknya untuk melanggengkan kekuasaan.
“Ini tentu termasuk pemilihan presiden, dari oleh MPR menjadi langsung oleh rakyat. Namun hak demokrasi yang sudah diberikan kepada rakyat ini mau diambil kembali? Saya kira rakyat akan marah, karena hak yang sudah diberikan kepada rakyat ini akan diambil lagi oleh elite-elitenya yang ingin melanggengkan kekuasaannya,” tegas Andreas.
Dorong Perbaikan Sistem
Andreas menegaskan, solusi terbaik bukanlah mencabut hak rakyat, melainkan memperbaiki sistem pemilihan langsung agar lebih berkualitas.
Ia menilai, harus ada pembenahan pemilihan langsung dari sisi teknis maupun kualitas demokrasi, sehingga rakyat tetap memiliki hak penuh untuk menentukan pemimpin mereka.
“Menurut saya, lebih baik kita benahi sistem pemilihan langsung ini untuk menjadi lebih berkualitas secara demokratis, ketimbang mengambil kembali apa yang sudah berikan kepada rakyat,” ujarnya.
Dengan pernyataan tersebut, Andreas memperlihatkan sikap PDIP yang konsisten mendukung pemilihan langsung sebagai wujud nyata demokrasi. Ia menegaskan bahwa rakyat tidak boleh kehilangan hak yang sudah mereka miliki, karena demokrasi hanya bisa berjalan sehat jika rakyat tetap menjadi penentu utama dalam memilih pemimpin.
(*)
