PBNU Dukung Langkah Prabowo Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump
POJOKNEGERI.COM – Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendapat tanggapan dari PBNU.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mendukung langkah yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Gus Yahya menilai langkah itu dilakukan untuk membantu Palestina.
“Karena ini baru muncul satu-satunya saat ini, sementara alternatif yang lain belum ada. Maka kita, berdasarkan visi dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak boleh tinggal diam, tidak boleh tidak ikut serta di dalam inisiatif itu. Tentu saja untuk kepentingan membantu bangsa Palestina, bukan untuk yang lain,” kata Gus Yahya di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Gus Yahya mengatakan tak selalu ketika ada isu terkini maka PBNU akan langsung menggelar rapat.
Lebih lanjut ia mengatakan hingga saat ini belum ada alternatif lain berupa upaya internasional untuk membantu Palestina selain Dewan Perdamaian tersebut.
“Pandangan yang kemarin saya sampaikan mengenai Board of Peace, itu Board of Peace maksud saya, itu terkait dengan nilai-nilai bahwa kita harus terus membantu Palestina,” ujar Gus Yahya.
“Sebagian orang mungkin tidak setuju dengan board of Peace itu mengenai sejumlah elemen-elemen atau dimensinya. Tetapi persoalannya adalah bahwa saat ini belum ada alternatif platform untuk mengupayakan, untuk membangun suatu upaya internasional dengan konsolidasi internasional untuk perdamaian Palestina,” tambahnya.
Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace
Sebelumya, Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani piagam Board of Peace (BoP)/Dewan Perdamaian di Davos, Swiss, Kamis (22/01).
Dewan Perdamaian ini merupakan badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.
Keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza.
Menlu Sugiono mengatakan ini merupakan kelanjutan dari proses panjang dialog dan pertemuan sejumlah negara. Khususnya negara-negara Islam dan negara dengan penduduk mayoritas Muslim terkait situasi di Palestina.
Hal ini Sugiono sampaikan dalam keteranganya di Bad Ragaz, Swiss, Jumat (23/01/2026)
“Penandatanganan Charter dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang merupakan bagian dari proses yang selama ini sudah kita lakukan. Hal ini dalam rangka menyelesaikan konflik, mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik serta rehabilitasi pascakonflik di Palestina, Gaza ,” ujar Sugiono.
Menurut Menlu, kesepakatan pembentukan BoP lahir dari tekad bersama untuk melibatkan komunitas internasional secara lebih konkret guna mencapai perdamaian yang bersifat permanen di Gaza. Pertemuan-pertemuan tersebut kemudian berlanjut hingga pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir, yang menjadi momentum penandatanganan piagam Board of Peace.
“Sebenarnya Board of Peace ini merupakan suatu badan internasional, sekarang resmi jadi badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi, stabilisasi, dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza pada khususnya dan di Palestina,” tuturnya.
Konsistensi Indonesia Mendukung Palestina
Menlu melanjutkan, Indonesia memandang penting untuk bergabung karena sejak awal konsisten mendukung perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya bagi Palestina. Meski proses pembentukan badan ini berlangsung relatif cepat, Presiden Prabowo memutuskan Indonesia untuk menjadi bagian dari BoP setelah mempertimbangkan berbagai aspek strategis.
“Kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut maka kita harus ada di dalamnya,” tegas Menlu.
Keputusan tersebut juga melalui konsultasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York. Menlu mengungkapkan bahwa sejumlah negara sepakat untuk bergabung, antara lain Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, Mesir, serta Indonesia.
“Dua hari sebelum penandatanganan, semuanya bersepakat untuk ikut bergabung bersama Board of Peace,” ungkapnya.
(*)
