Andi Harun menyebut, sektor-sektor lain yang tidak menggunakan QRIS nantinya bakal tertinggal oleh sistem.
Menurutnya, transformasi pembayaran tunai ke non tunai merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat transformasi di bidang ekonomi, khususnya di Kota Samarinda.
"Yang tidak menggunakan QRIS akan ketinggalan jaman. Kita tidak bisa menghindar dan pasti akan masuk era itu secara penuh. Kita harus punya kesiapan lebih awal," jelasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda, Marnabas Patiroy membeberkan, pihaknya telah menerapkan sistem QRIS sejak beberapa hari lalu.
"Ini kita edukasi terus. Ada yang belum paham dan ada juga karena faktor usia. Jadi kami turunkan staf di Disdag untuk berbelanja hari ini sebagai uji coba. Ada 100 (staf) tadi yang berbelanja," ungkapnya.
Ke depan, lanjut Marnabas, pihaknya meminta agar pembelian melalui QRIS di Pasar Merdeka turut dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-masing OPD Pemkot Samarinda.
"Ke depan pegawai pemkot akan bergilir berbelanja di pasar Merdeka. Saya minta tadi 10 persen saja setiap hari Jum’at, otomatis akan membuat pedagang yang tidak menggunakan QRIS akan ketinggalan. Setelah ini oke, akan meluas ke pasar lain," katanya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
