"Para pengusaha diharapkan bisa ikut mengawal perkembangan IKN dari waktu ke waktu sehingga semua proses yang berlangsung sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan," paparnya.
Selain itu, juga akan dilakukan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan di lapangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
"Perlu keterlibatan masyarakat untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan hak atas tanah dan kawasan di IKN dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara," lanjutnya.
Otorita IKN menarget adanya sinergi untuk mendukung kelancaran proses pembangunan di IKN dan adanya transparansi dalam seluruh proses pembangunan.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
