Mendagri Dorong Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah

POJOKNEGERI.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya peran Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam menjaga ritme pemerintahan daerah. Ia menyebut Sekda sebagai “jantung birokrasi” yang menentukan jalannya roda pemerintahan di daerah.

Hal ini ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang berlangsung di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program tahun berjalan sekaligus menyusun strategi sinkronisasi program tahun anggaran 2026.

“ASN tertinggi saya sampaikan tadi, the highest civil servant, di pemerintahan itu ya para Sekda,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

Dalam rakor tersebut turut hadir para Sekda dan Kepala Bappeda dari berbagai daerah. Tito menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial dalam memastikan efektivitas pembangunan nasional.

Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai indikator kinerja pemerintah daerah.

Banyak Daerah yang Berpendapatan Tinggi

Menurut Tito, masih banyak daerah yang memiliki pendapatan tinggi namun tidak mampu membelanjakan anggaran secara optimal. Ia menilai bahwa pendapatan tinggi menunjukkan kinerja andal dari Sekda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sementara itu, belanja yang tinggi mencerminkan koordinasi yang baik antara kepala daerah dan para kepala dinas.

“Belanja yang tinggi menunjukkan koordinasi yang baik oleh para kepala daerah mengoordinasikan kepala dinasnya. Dia ngecek mana yang sudah belanja, mana yang lemot, segala macam dia dorong,” jelas Tito.

Ia menambahkan, belanja pemerintah memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja yang optimal dapat menghidupkan sektor swasta, meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan memperkuat daya beli warga.

Di sisi lain, Tito juga membahas dinamika dana Transfer ke Daerah (TKD) yang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan daerah. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar pengalihan TKD mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah tetap mampu menjalankan tugas-tugas konstitusional, termasuk pelayanan dasar kepada masyarakat.

“TKD harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Jangan sampai daerah yang lemah secara fiskal malah terbebani dengan kewajiban yang tidak sebanding,” tegasnya.

Menghadapi tahun anggaran 2026, Tito sampaikan empat strategi utama yang perlu pemerintah daerah lakukan agar tetap tangguh secara fiskal dan mampu menjalankan program pembangunan secara efektif.

1. Efisiensi Anggaran

Tito meminta Pemda melakukan efisiensi anggaran, khususnya pada pos-pos yang tidak langsung berdampak pada pelayanan publik. Pos seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kantor perlu tinjauan ulang agar tidak menguras anggaran secara tidak produktif.

2. Penggalian Potensi Pendapatan Baru

Ia mengimbau Pemda untuk menggali potensi pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil. Beberapa contoh yang Tito sebutkan antara lain pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah. Selain itu, ia mendorong Pemda untuk mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi sektor swasta.

“Kalau sektor swasta hidup, maka ekonomi daerah akan bergerak. Ini penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal,” ujarnya.

3. Sinergi dengan Program Nasional

Tito menekankan pentingnya sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah. Ia meminta Pemda untuk memanfaatkan program-program prioritas nasional di wilayah masing-masing. Menurutnya, sinergi ini akan memperkuat pembangunan daerah dan mempercepat pencapaian target nasional.

4. Inovasi dan Terobosan Kreatif

Strategi terakhir yang Tito sampaikan adalah mendorong lahirnya inovasi dan terobosan kreatif di setiap daerah. Ia mencontohkan langkah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang membuka peluang ekspor tanaman hortikultura ke Singapura. Inisiatif tersebut ia yakini mampu menggerakkan perekonomian lokal sekaligus memperluas akses pasar internasional.

“Inovasi seperti ini harus didorong. Jangan hanya bergantung pada dana pusat. Daerah harus kreatif,” kata Tito.

Rakor Sinkronisasi ini diharapkan menjadi titik balik dalam penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan strategi yang tepat, Tito optimistis bahwa pemerintah daerah dapat menghadapi tantangan fiskal dan pembangunan di tahun 2026 dengan lebih baik.

(*)