POJOKNEGERI.COM - Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir terjerat pusara bisnis PCR di Indonesia.
Bahkan dua menteri presiden Joko Widodo alias Jokowi dilapor polisi belum lama ini.
Ya, kedua menteri era Jokowi-Maruf tersebut dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi bisnis PCR.
Pasca laporan tersebut diterima Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua KPK dalam pernyataan menegaskan bakal memberi atensi terhadap laporan yang masuk.
Selain perkara tersebut, dalam kesempatan yang sama Firli juga mengatakan tengah mendalami laporan dugaan korupsi Formula E, DKI Jakarta.
Merespon hal tersebut KPK menjamin pihaknya akan mengusut laporan dugaan bisnis tes Covid-19 Polymerase Chain Reaction ( PCR).
Ia mengatakan, kini KPK tengah menelaah laporan dugaan bisnis tes PCR itu.
Tak hanya tes PCR, dia juga menyinggung menerima laporan dugaan penyelenggaraan Formula-E di DKI Jakarta.
"Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi termasuk dugaan korupsi Formula-E dan tes PCR, kami sedang bekerja."
"Prinsipnya, kami sungguh mendengar harapan rakyat bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi," kata Firli, dikutip dari akun Twitter-nya, @firlibahuri, Kamis (4/11/2021).
Firli berjanji akan menindak tegas siapapun melakukan tindak pidana korupsi, tanpa pandang bulu.
Ia juga menekankan pihaknya perlu bukti yang cukup dalam mengusut dugaan bisnis tes PCR ini.
"KPK tidak akan pernah lelah untuk memberantas korupsi. Siapapun pelakunya, kita akan tindak tegas sesuai ketentuan hukum."
"KPK tidak akan pandang bulu. KPK bekerja profesional sesuai kecukupan bukti," tambah dia.
Lanjutnya, kata Firli, KPK selalu mendengar masukan-masukan masyarakat terkait upaya pemberantasan korupsi di tanah air.
"Kita sungguh mendengar harapan rakyat bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi. KPK tidak akan pernah lelah untuk memberantas korupsi," jelas Firli.
Sebelumnya, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir ke KPK terkait dugaan bisnis tes Covid-19 Polymerase Chain Reaction (PCR).
"Kami ingin melaporkan desas-desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR, terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir," ucap Wakil Ketua Umum PRIMA Alif Kamal, Kamis (4/11/2021), dikutip Tribunnews.com.
Walaupun begitu, mereka hanya memiliki bukti pemberitaan majalah sebagai bukti dugaan Luhut dan Erick terlibat bisnis tes PCR.
Alif mengatakan pihaknya belum memiliki bukti sendiri.
"Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal."
"Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap ini, panggil aja itu Luhut, panggil aja itu Erick, agar kemudian KPK klir menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini," kata Alif Kamal.
Menurut Alif, data lain terkait dugaan Luhut dan Erick bermain di bisnis tes PCR seharusnya dicari KPK.
Kliping majalah dinilai cukup sebagai bukti awal dari PRIMA.
"Nanti bukti-bukti itu pihak KPK aja yang menjelaskan, kami sudah menyampaikan tadi lewat laporan kami," kata Alif.
Luhut Bantah Tudingan Bermain Bisnis PCR
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya angkat suara terkait tuduhan yang menyebut dirinya terlibat dalam bisnis tes PCR.
Seperti diketahui, Luhut diduga terafiliasi dengan bisnis perusahaan penyedia layanan jasa tes PCR, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Luhut pun membantah keras tudingan tersebut.
Ia menegaskan, dirinya tak pernah ambil keuntungan dari bisnis tes PCR itu.
"Saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia," kata Luhut melalui unggahan instagram Story milik pribadinya, @luhut.pandjaitan, Kamis (4/11/2021).
Lanjutnya, Luhut menjelaskan PT GSI merupakan perusahaan di bidang kewirausahaan sosial.
Adapun tujuan dari perusahaan tersebut bukan lah mencari profit untuk pemegang saham.
"Sesuai namanya, Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial, sehingga tidak sepenuhnya bisa diberikan," imbuh dia.
Diketahui, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.
Luhut mengatakan, partisipasi Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang datang dari rekan-rekannya dari Grup Indika, PT Yayasan Adaro, Northstar dan lain-lain.
Dimana, mereka bersepakat untuk membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas besar.
Hal tersebut melihat pada awal pandemi, Indonesia masih terkendala dalam penyediaan tes Covid-19.
"Kenapa saya tidak menggunakan nama yayasan? karena memang bantuan yang tersedia berada dari perusahaan."
"Dan memang tidak ada yang saya sembunyikan di situ," tambah Luhut.
Selanjutnya, dari kerjasama antar perusahaan itu, Luhut sebagai pemegang saham tak meraup keuntungan dalam bentuk apapun.
Justru, kata Luhut, keuntungan perusahaan banyak dipakai untuk memberikan tes Covid-19 secara gratis ke masyarakat.
Khususnya, pada masyarakat yang kurang mampu dan tenaga kesehatan, termausk di RSDC Wisma Atlet Kemayoran.
"Hingga saat ini tak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya," tegasnya.
Di sisi lain, Luhut terus mendorong tes harga PCR bisa terus ditekan sehingga lebih banyak masyarakat yang menjangkau.
Sementara soal aturan wajib tes PCR yang sempat menuai polemik, kata Luhut, kebijakan itu adalah tindak lanjut karena melihat peningkatan mobilitas masyarakat.
"Ketika kasus menurun awal September lalu, saya juga yang meminta agar penggunaan antigen dapat diterapkan pada beberapa moda transportasi yang sebelumnya menggunakan PCR sebagai persyaratan utama."
"Pemberlakuan tes PCR yang diberlakukan kemarin karena saya melihat adanya peningkatan risiko penularan akibar peningkatan mobilitas di Jawa-Bali dan penurunan disiplin protokol kesehatan," tutur dia.
Luhut menuturkan, sebenarnya ia tidak nyaman harus menunjukan segala aktivitasnya termasuk donasi terkait tes PCR ini.
Namun, mendengar tudingan berbisnis di balik kebijakan tes PCR, ia harus menjelaskan fakta kebenaran yang ada.
"Bagi saya jika tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu tahu."
"Namun, saya berkesimpulan harus menjelaskan dengan detail sesuai fakta yang ada dikarenakan ada disinformasi yang efeknya tidak hanya menimbulkan kegaduhan."
"Tetapi juga memunculkan ketakutan bagi mereka yang punya niat tulus dan semangatsolidaritas tinggi untuk melihat negeri ini bangkit lalu pulih dari pandemi," tandasnya. (redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
