Ia lanjutkan bahwa jika COP bisa mengatasi krisis Iklim mengapa dibutuhkan sampai 26 kali pertemua dan membahas yang itu-itu saja.
"Dimana kata kata besar dan janji palsu terus diutarakan, akan tetapi tanpa aksi nyata dan seakan tidak mengerti sains sambil terus membiarkan keadaan makin memburuk," katanya.
Maulana melanjutkan bahwa Kaltim sendiri terus menjadi wilayah pengerukan dan Penghacuran hutan yang massif dari tahun ketahun.
"Padahal kita tahu penyebab utama Krisis iklim adalah pembongkatan Hutan dan Pembakaran Energi dan 71% penyebab krisis Iklim hanya disebabkan oleh 100 Perusahaan dan sebagian diantaranya ada di Kaltim," katanya.
"Yang kita butuhkan adalah memastikan adanya kedaulatan masyarakat dalam sistem pembuatan kebijakan dan penentuan pembangunan para negara, melalui adanya balai masyarakat yang berdaulat, acak, adil dan representatif, terbebas dari kekuasaan terpusat dan konflik kepentingan," lanjutnya lagi.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
