POJOKNEGERI.COM - KPU RI terus berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Bareskrim Polri dalam mengusut dugaan peretasan data pemilih Pemilu 2024.
Saat ini, KPU, BSSN dan Bareskrim Polri tengah melakukan pengecekan analisis.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menuturkan KPU memberikan akses seluas-luasnya kepada tim untuk melindungi dan mencegah terjadinya penyebaran data pemilih.
Saat ini, KPU terus mengumpulkan bukti-bukti kebocoran data itu.
"KPU senantiasa berkoordinasi dengan BSSN, Bareskrim, pihak pengembang, dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan data-data dan bukti-bukti digital terkait informasi data breach tersebut," ucap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, dikutip dari detik.com.
KPU, saat ini tengah menonaktifkan akun pengguna Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
Hasyim mengatakan hal itu sebagai bentuk penanganan peretasan lebih jauh lagi.
Sebelumnya, informasi viral beredar, threat actor' bernama Jimbo membobol data pemilih dari KPU dan menjual data tersebut.
KPU mengambil langkah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya, mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU.
Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (bitcoin).
Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp 571.559.477.
KPU kemudian menelusuri dugaan kebocoran data pemilih pada Pemilu 2024.
KPU mengungkap data pemilih juga dimiliki oleh peserta pemilu dan pihak lainnya.
Hasyim menuturkan data pemilih tak hanya dimiliki oleh KPU.
Namun, Bawaslu dan partai politik peserta Pemilu 2024 pun memiliki data yang sama.
"Karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT soft copy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," jelas Hasyim Asy'ari.
Data itu memuat terkait informasi dari dua ratusan juta data personel, diantaranya meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-ktp, jenis kelamin, dan tanggal lahir.
Data-data itu juga termasuk dari Konsultat Jenderal Republik Indonesia, Kedutaan besar Republik Indonesia, dan Konsultat Republik Indonesia.
Sementara itu, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menanggapi terkait dugaan kebocoran data pemilih pada Pemilu 2024.
Anies menyebut keamanan data pemilih harus dijaga dengan serius.
Anies enggan berkomentar banyak terkait kabar data pemilih diduga bocor ini.
Sebab, Anies tak mau menanggapi isu yang informasinya belum lengkap.
"Nanti saya akan minta teman-teman seperti Pak Leon untuk membahas lebih jauh, kan hari ini baru pemberitaannya belum ada rilis resmi, jangan kita berkomentar untuk sesuatu yang kita belum ada informasi lengkap, dan saya dari dulu tidak pernah mau menceritakan yang belum tuntas dan berkomentar yang belum jelas," ucap Anies Baswedan. (redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
