POJOKNEGERI.COM - Di rapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (26/1/2022), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sampaikan bahwa pihaknya akan lakukan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari adanya praktik korupsi dalam proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara.
"Kami juga ingin sampaikan pada kesempatan ini, KPK pun menyongsong program pemerintah terkait rencana pembangunan ibu kota negara," ujar Firli Bahuri.
"Kami pun melakukan kegiatan terkait dengan persiapan dan upaya-upaya tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, dalam rangka program pembangunan ibu kota negara di Kalimantan," lanjutnya lagi.
Meski demikian, Firli Bahuri belum membeber jelas terkait dengan langkahnya dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara itu.
Lebih lanjut, terkait dengan progres ibu kota negara (IKN) Nusantara, sebanyak empat kementerian akan pindah ke IKN pada 2024 mendatang.
Empat kementerian itu adaalah Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan.
Informasi ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam bincang dengan para pemimpin redaksi media di Istana Negara, Rabu (19/1/2022) lalu.
Di kesempatan itu, ia sampaikan bahwa proses perpindahan kementerian akan dimulai di 2024.
"2024 ini kemungkinan Istana dan empat hingga enam kementerian,” ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi menargetkan proses perpindahan ibu kota negara ini memakan waktu 15 - 20 tahun.
“Ibu kota ini perkiraan akan berlangsung 15-20 tahun ke depan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan langkah awal pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang bernama Nusantara akan gunakan sebagian dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Hal itu karena IKN menjadi bagian dari program PEN.
"2022 paket pemulihan ekonomi sebesar Rp450 triliun dan masih belum dispesifikasi seluruhnya, jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian Program PEN,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers usai Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (18/1/2022).
Meski demikian, Sri Mulyani tidak merinci berapa persen anggaran PEN untuk pembangunan pembangunan IKN.
Untuk tahap pertama akan fokus pada pengembangan akses infrastruktur bagi IKN sehingga rencananya anggaran untuk aspek ini akan masuk dalam kategori pemulihan ekonomi dalam Program PEN 2022.
"Kita nanti bisa desain kebutuhan awal terutama pelaksanaan akses infrastruktur bisa masuk dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi dalam Program PEN 2022," kata Sri Mulyani, dikutip dari Antara.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
.jpg)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
