"Ibu Kota Baru juga hadir dengan sejumlah pertanyaan apakah mega proyek ini akan bebas dari sejumlah persoalan ? seperti halnya persoalan yang dialami Jakarta. Justru krisis yang terjadi di Ibu Kota sebelumnya akan di ekspor ke lokasi baru sejumlah krisis baik Kemacetan, Polusi Udara, Krisis Air Bersih, Banjir, tingginya kriminalitas dan pengangguran," demikian rilis yang diberikan.
Semua krisis ini adalah dampak dan ancaman yang akan dialami masyarakat suku balik serta sejumlah warga di 4 kecamatan di Kab. Penajam Paser Utara serta Kabupaten Kutai Kartanegara.
Untuk itu massa aksi menuntut beberapa hal:
1. Batalkan megaproyek IKN, alihkan anggaran yang mencapai Rp 446 Trilliun untuk membiayai layanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan lapangan kerja bagi rakyat,
2. Pulihkan Kalimantan Timur dan Jakarta sekarang juga.
3. Dengarkan suara rakyat dalam memutuskan rencana Ibu Kota Baru.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
