Klarifikasi soal Tongkang Batu Bara Ilegal, KSOP Samarinda Tegaskan Bekerja Sesuai Tupoksi
POJOKNEGERI.COM – Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda, Mursidi, memberikan klarifikasi tegas terkait tudingan lemahnya pengawasan yang disebut-sebut sebagai penyebab lolosnya 204 tongkang batu bara ilegal yang melintas di Sungai Mahakam.
Tudingan tersebut mencuat setelah sejumlah pihak mempertanyakan peran KSOP dalam mengawasi aktivitas pelayaran dan pengangkutan batu bara di wilayah perairan tersebut.
Dalam keterangannya kepada awak media, Mursidi menegaskan bahwa KSOP tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa asal-usul atau legalitas batu bara yang dikapalkan.
Menurutnya, tugas utama KSOP adalah memastikan aspek administratif pelayaran terpenuhi, bukan melakukan verifikasi terhadap status pertambangan atau legalitas komoditas yang diangkut.
Pihaknya hanya bertugas menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) setelah seluruh dokumen persyaratan terpenuhi melalui sistem layanan digital.
“Kami tidak memeriksa dokumen satu per satu secara manual. Semua dilakukan melalui sistem. Kalau persyaratan seperti LHP, bukti pembayaran royalti, hasil lab, dan draft survey sudah lengkap, kami wajib menerbitkan SPB. Kami tidak bisa menahan kapal kalau semua syarat formal terpenuhi,” jelas Mursidi saat dikonfirmasi awak media.
Mursidi juga menyoroti kesalahpahaman publik terkait peran KSOP dalam pengawasan pertambangan.
Ia menegaskan bahwa KSOP tidak memiliki kewenangan untuk menilai apakah tambang batu bara yang mengirimkan muatan ke pelabuhan adalah legal atau ilegal. Menurutnya, hal tersebut merupakan ranah instansi lain yang memiliki otoritas di bidang pertambangan dan energi.
“RKAB itu kewenangan pihak penerbit, bukan KSOP. Kami hanya mengurusi RKBM (Rencana Kegiatan Bongkar Muat). Jadi kalau ditanya tambangnya legal atau tidak, itu di luar tupoksi kami,” tegasnya.
Proses Digital, Verifikasi Terbatas
Ia menambahkan bahwa KSOP tidak memiliki kapasitas untuk menilai keaslian dokumen yang diunggah.
Verifikasi terhadap keabsahan dokumen merupakan tanggung jawab instansi penerbit, dalam hal ini pihak pertambangan.
KSOP hanya bertugas memastikan kelengkapan administratif dokumen yang masuk ke sistem.
Menurut Mursidi, seluruh proses pengajuan dokumen dilakukan secara digital. Petugas KSOP hanya memastikan kelengkapan administratif, bukan keaslian dokumen yang diunggah.
“Apakah dokumen itu asli atau palsu, kami tidak punya kapasitas untuk menilai. Yang bisa memastikan hanya instansi penerbitnya, yaitu pihak pertambangan. Kalau SPB, baru kami yang bisa menjelaskan karena kami yang menerbitkan,” katanya.
Sudah Diperiksa Kejaksaan
Menanggapi laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke Kejaksaan Agung terkait dugaan pengapalan batu bara ilegal, Mursidi menyatakan bahwa pihaknya telah dimintai keterangan oleh kejaksaan.
Bahkan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah datang langsung ke kantor KSOP Samarinda untuk memeriksa sistem layanan digital yang digunakan.
Mursidi juga memastikan pihaknya sudah dimintai keterangan oleh kejaksaan.
“Kejaksaan sudah datang ke kantor kami, termasuk dari Kejaksaan Tinggi Kaltim. Mereka sudah melihat langsung sistem kami. Tugas KSOP hanya sampai penerbitan SPB dan SPOG, sedangkan pengawasan tambang bukan ranah kami,” jelasnya.
Mursidi menyambut baik langkah kejaksaan dalam menelusuri dugaan pelanggaran tersebut dan berharap agar proses hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa KSOP siap memberikan data dan informasi yang diperlukan selama proses penyelidikan berlangsung.
Ia menambahkan, seluruh pelabuhan tempat tongkang batu bara beroperasi merupakan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS/TRSUS) milik perusahaan masing-masing, bukan pelabuhan umum di bawah pengelolaan KSOP.
“Kami bekerja berdasarkan sistem. Selama dokumen digital mereka lengkap dan valid, kapal akan kami berangkatkan. Kalau kami tahan tanpa dasar, justru bisa jadi masalah hukum,” ujarnya.
KSOP Fokus pada Keselamatan dan Kepatuhan Administratif
Mursidi menegaskan kembali posisi lembaganya dalam rantai pengawasan pelayaran dan ekspor batu bara.
Ia menegaskan pihkanya melayani dokumen lengkap. Sementara jika ditemukan pelanggaran dari sisi pertambangan, Mursidi menegaskan itu buka kewenagan dari KSOP Samarinda.
“Selama dokumen lengkap, kami layani. Tapi kalau ada pelanggaran dari sisi pertambangan, itu bukan kewenangan kami,” pungkasnya.
Pernyataan Mursidi ini sekaligus menjadi penegasan bahwa KSOP Samarinda berkomitmen menjaga integritas pelabuhan sebagai simpul logistik nasional, dengan tetap berada dalam koridor tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan.
(*)
