POJOKNEGE RI.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini berada pada level tertinggi.
Klaim tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11), dengan merujuk pada Indeks Keyakinan Konsumen terhadap Kinerja Pemerintah (IKKP).
Menurut Purbaya, IKKP sempat mengalami penurunan tajam pada periode Juni hingga September 2025.
Saat itu, indeks turun ke level yang sangat rendah dan mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Kondisi tersebut, katanya, membuat masyarakat mudah turun ke jalan untuk menyuarakan protes.
“Sehingga gampang sekali mereka (masyarakat) turun ke jalan. Jadi, kalau kita tidak balik ekonominya, kita dalam keadaan yang bahaya. Bukan DPR saja, pemerintah juga utamanya,” ujar Purbaya.
Namun, situasi berbalik setelah ia mengambil langkah kebijakan strategis segera setelah jabat Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani.
Purbaya memutuskan untuk memindahkan dana idle pemerintah senilai Rp200 triliun ke perbankan, ditambah Rp70 triliun dari Bank Indonesia (BI). Menurutnya, kebijakan ini berhasil meningkatkan likuiditas, mendorong perputaran ekonomi, dan memicu optimisme baru di kalangan masyarakat.
Indeks Keyakinan Konsumen Tembus Rekor
Purbaya mengklaim bahwa hasil dari kebijakan tersebut terlihat nyata pada November 2025, ketika IKKP melonjak hingga mencapai angka 118,0. Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah pengukuran indeks tersebut.
“Artinya, atas dukungan Komisi XI, restu Pak Presiden (Prabowo Subianto) untuk menaruh uang Rp200 triliun, dan me-manage keuangan kita lebih baik, itu saja sudah bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi dan membalik arah ekonomi kita. Menimbulkan momentum pertumbuhan ekonomi yang baru, sehingga masyarakat sudah puas lagi dengan sistem dan kebijakan yang ada,” jelasnya.
Menurut Purbaya, kepuasan masyarakat terhadap pemerintah yang tercermin dalam indeks ini akan berdampak langsung pada stabilitas sosial-politik. Ia berpendapat bahwa ketika masyarakat merasa puas, potensi demonstrasi akan berkurang.
“Ketika masyarakat puas ke pemerintah seperti sekarang, harusnya demo akan lebih sedikit ke depan,” katanya.
Momentum Pertumbuhan Ekonomi
Lebih lanjut, Purbaya menekankan pentingnya menjaga momentum perbaikan ekonomi agar tidak hilang. Ia menyebut langkah awal yang telah diambil menjadi fondasi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di masa mendatang.
“Untuk kita bisa memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kalau ini bisa kita jaga sih tahun depan (2026) kita bisa tumbuh 6 persen dengan tidak terlalu sulit,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah bersama DPR RI fokus menjalankan program-program yang sudah disepakati, sehingga arah kebijakan fiskal dan moneter tetap konsisten.
Menurutnya, konsistensi kebijakan akan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan dunia usaha.
Dukungan Politik dan Tantangan
Purbaya tidak menampik bahwa keberhasilan kebijakan fiskal membutuhkan dukungan politik yang kuat.
Ia menilai restu Presiden Prabowo dan dukungan Komisi XI DPR RI menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan. Tanpa dukungan tersebut, katanya, kebijakan tidak akan berjalan efektif.
Meski demikian, tantangan ke depan tetap besar. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 6 persen pada 2026 membutuhkan kerja keras, terutama dalam memastikan penyaluran kredit produktif dari perbankan.
Dana besar yang ditempatkan di perbankan harus benar-benar mengalir ke sektor riil, bukan hanya tersimpan sebagai likuiditas. Selain itu, pemerintah harus menjaga stabilitas fiskal agar tidak menimbulkan risiko inflasi atau ketidakseimbangan anggaran.
(*)
