Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 dan keterlibatan masyarakat lokal dal...
POJOKNEGERI.COM, IKN - Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di Kantor Otorita IKN, Rabu (16/4).
Rapat dipimpin oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Seno Aji serta Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
Salah satu agenda utama rapat adalah membahas persiapan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu.
Hasanuddin menyebut PSU sebagai bentuk koreksi demokrasi, namun juga memperingatkan dampak negatifnya.
“Di Kukar, MK menetapkan salah satu kandidat tidak memenuhi syarat. Di Mahakam Ulu, MK menemukan indikasi politik uang,” ungkap Hasanuddin.
Ia menjelaskan, pelaksanaan PSU dapat menimbulkan stagnasi kebijakan karena kepala daerah definitif belum terbentuk.
Selain itu, anggaran yang semestinya dialokasikan untuk pembangunan justru terserap untuk biaya PSU.
Pelayanan publik pun ikut terdampak akibat tertundanya proyek-proyek strategis.
Masalah mendasar dari PSU, menurutnya, terletak pada sistem seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak berbasis merit.
Ia juga menyoroti lemahnya kapasitas teknis, integritas rendah, serta minimnya pengawasan yang membuka celah terhadap politik uang.
Sebagai solusi, Hasanuddin mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap Pemilu 2024, penguatan pengawasan, serta penegakan hukum yang lebih tegas.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi politik bagi masyarakat, terutama dalam menyambut PSU yang akan datang.
“PSU harus diawasi agar tetap sesuai dengan prinsip dan tujuan demokrasi,” tegasnya.
Selain isu PSU, Hasanuddin turut menyoroti proses pembangunan IKN yang dinilainya masih belum inklusif, terutama dalam aspek rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia menyampaikan kekhawatiran atas sistem rekrutmen ASN di bawah Otorita IKN yang dinilai tidak transparan dan tidak berbasis sistem nasional.
“Keterlibatan masyarakat lokal sangat minim. Padahal masyarakat Dayak, Kutai, dan Paser harus menjadi bagian penting dari proses pembangunan IKN,” ujarnya.
Hasanuddin menegaskan, keterlibatan aktif masyarakat lokal bukan hanya soal representasi, tetapi juga sebagai wujud keadilan dalam proses pembangunan di tanah mereka sendiri.
“Suara mereka perlu didengarkan agar IKN benar-benar menjadi ikon Kaltim yang inklusif dan membanggakan,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut bahwa saat ini lebih dari 30 persen ASN yang direkrut merupakan putra-putri daerah Kaltim.
Ia juga memastikan bahwa proses rekrutmen dilakukan sesuai prosedur nasional melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan evaluasi terhadap sistem yang ada akan terus dilakukan. (adv)
.jpeg)
.jpeg)
 Rini Widyantini.jpeg)