Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti pentingnya pendekatan khusus dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertingg...
_Kaltim,_Hasanuddin_Mas’ud.jpg)
POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti pentingnya pendekatan khusus dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di provinsi ini.
Ia menilai, tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur membuat daerah 3T membutuhkan penanganan berbeda dari daerah perkotaan.
Hal ini disampaikan Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, usai menghadiri diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, di Pendopo Odah Etam, Sabtu (10/5/2025).
“Tidak bisa disamakan antara kota besar dan wilayah 3T. Mulai dari akses, budaya, hingga sumber daya sangat berbeda. Jadi memang butuh pendekatan dan perlakuan yang lebih spesifik,” ujar Hamas.
Ia mengapresiasi komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian PPPA yang telah menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung perlindungan perempuan dan anak di wilayah 3T.
Dana ini ditujukan untuk memperkuat layanan hukum, kesehatan, hingga pendidikan di daerah-daerah sulit dijangkau.
“Tadi saya sampaikan langsung kepada Ibu Menteri, dan beliau membenarkan bahwa sudah ada dana khusus untuk ini. Tinggal memastikan implementasinya benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Hasanuddin menyebutkan, setidaknya tujuh kabupaten di Kalimantan Timur telah diidentifikasi untuk menerima dukungan tersebut, meski belum merinci nama-namanya.
Menurutnya, kabupaten itu memiliki keterbatasan akses dan fasilitas publik yang memerlukan perhatian ekstra.
Sebagai Ketua DPRD, Hasanuddin menegaskan komitmennya untuk mengawal penyaluran dana tersebut agar tidak hanya berhenti di wacana, tapi benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Isu perempuan dan anak bukan hanya soal angka. Ini menyangkut masa depan generasi. Kita di DPRD akan mengawasi dan mendorong agar pelaksanaannya berjalan dengan baik hingga ke tingkat desa,” tegas politisi Partai Golkar ini.
Ia juga mendorong keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung program ini.
Menurutnya, jaringan ormas yang menjangkau hingga ke desa-desa menjadi kekuatan tersendiri dalam menjembatani program pemerintah dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Ormas punya peran vital. Mereka tahu kondisi di bawah, dan itu harus dimanfaatkan sebagai mitra strategis pemerintah,” tandasnya.
Dengan sinergi antara pusat, daerah, dan masyarakat, Hasanuddin optimistis Kaltim dapat memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak di wilayah-wilayah yang selama ini kurang terjangkau layanan negara. (adv)
.jpeg)
 dan ilustrasi garam (ist).jpeg)
.jpeg)