“Jadi selain melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan terkait pemanfaatan APBD maupun dana pihak swasta dan masyarakat, BPKP juga dapat melakukan pendampingan percepatan belanja pemerintah. Karena, jangan sampai terjadi pengadaan barang dan jasa lambat dan cenderung dikerjakan menjelang akhir tahun anggaran, demikian juga untuk pengalokasian 40 persen APBD untuk belanja P3DN,” pesan Isran Noor.
Sebelumnya, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Salamat Simanullang mengharapkan jajaran Pemprov Kaltim dapat menerima Kepala Perwakilan BPKP Kaltim yang baru sebagai mitra kerja.
"Sehingga kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini antara BPKP dengan Pemprov Kaltim dan stakeholder terkait bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan, untuk kemajuan pembangunan Kalimantan Timur," harapnya.
Pengukuhan ini ditandai penyerahan memori jabatan dari Kepala Perwakilan BPKP Kaltim sebelumnya yakni Supriyadi kepada Kepala Perwakilan BPKP Kaltim yang baru dikukuhkan Hasoloan Manalu dan disaksikan Gubernur Isran Noor.
(adv/diskominfokaltim)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
