POJOKNEGERI.COM - Anggaran cetak kalender DPR senilai Rp 955 juta turut direspon oleh Sekjen DPR Indra Iskandar.
Kalender itu dipergunakan untuk tahun 2023.
"Itu untuk kalender 2023 dilelang waktu bulan Oktober dan dicetak Desember," kata Indra dikutip dari Detik.com, Sabtu (27/8/2022).
Indra mengatakan ada dua jenis kalender yang akan dicetak, yakni kalender meja dan kalender gantung.
Berdasarkan harga perkiraan sendiri, kalender meja dianggarkan Rp 27.500 per unit dengan jumlah 5.000 unit. Sedangkan kalender gantung dihargai senilai Rp 45.500 dengan jumlah 15 ribu unit.
"Itu ada dua jenis, satu kalender meja dan satu kalender gantung. Harganya per unitnya HPS-nya sebelum lelang harga HPS-nya Rp 27.500 untuk kalender meja, yang kalender gantungnya Rp 45.500," ujarnya.
"Jumlahnya kalender meja 5.000 kalender gantungnya 15 ribu," lanjut Indra.
Indra juga merespons kritik Formappi yang meminta anggaran kalender itu disetop. Indra mengkritik balik Formappi.
"Tanya ke Formappi apa saja yang boleh dilakukan DPR? Semua pernyataan Formappi itu mengulang recycle-kan, rakyat lagi susah, rakyat lagi lapar, terus ini mau naik BBM, argumentasinya berputar di situ-situ saja, ya kan? Sehingga orang nggak boleh ngapa-ngapain," ujarnya.
"Coba cek di semua instansi, ada nggak yang nggak melakukan apa-apa, diam, karena rakyat lagi susah, gitu, kantor berhenti. Itu harus punya pemahaman yang komprehensif. Jangan cuma nyari panggung," lanjut Indra.
Indra mengutip imbauan Presiden Jokowi untuk menghidupkan kembali perekonomian. Menurutnya, pembelian suatu produk dapat meningkatkan kegiatan perekonomian.
"Ini kan kegiatan kita menghidupkan ekonomi juga, harus dipikirkan karena imbauan Presiden untuk segera melakukan proses-proses untuk ekonomi bergerak, jadi jangan isu nyari panggung saja Formappi," ujar Indra.
DIketahui, berdasarkan situs LPSE DPR RI, Jumat (26/8/2022), tender cetak kalender itu diberi nama 'Pencetakan Kalender DPR RI' dengan kode tender 739087.
Tender ini dibuat pada 23 Agustus 2022 dengan tahapan saat ini pengumuman pascakualifikasi. Tender berada pada satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.
(redaksi)