POJOKNEGERI.com – Pemerintah daerah diminta memperketat pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan selama masa darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, seluruh kepala daerah harus mencegah munculnya titik api baru sekaligus memperkuat upaya pemadaman di wilayah terdampak.
Tito meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, serta tokoh masyarakat untuk menghentikan pembakaran lahan dalam kondisi darurat. Menurut dia, api berisiko menyebar luas ketika cuaca kering dan kemarau membuat kebakaran sulit dikendalikan.
“Saya mengeluarkan instruksi Mendagri kepada seluruh kepala daerah untuk melarang pembakaran dalam keadaan darurat, di saat darurat seperti ini. Ini harus tegas kita lakukan. Ini rekan-rekan kepala daerah tolong berani untuk melakukan pencegahan itu bersama-sama dengan Forkopimda. para tentara, polisi, semua bergerak, tokoh masyarakat, larang pembakaran baru apapun juga alasannya di masa darurat ini. Nanti setelah darurat selesai lain cerita, kita bicarakan,” ungkap dia.
Tito menyampaikan hal tersebut setelah rapat bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman di kantornya, Senin (12/10/2026).
Ia juga menyebut kebijakan larangan pembakaran lahan untuk membuka lahan telah diperkuat melalui peraturan presiden (Perpres).
Pemerintah daerah perlu menyosialisasikan kebijakan tersebut hingga tingkat provinsi dan desa agar pelaksanaannya berjalan efektif.
Pemadaman Gambut Membutuhkan Pasokan Air Besar
Selain mencegah kebakaran baru, Tito meminta tim gabungan mengoptimalkan pemadaman karhutla yang masih berlangsung.
Ia menekankan bahwa penanganan kebakaran membutuhkan keterlibatan lintas sektor yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
“Nah karena ini bukan tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja, lintas sektor, maka dikoordinasikan oleh kementerian koordinator. Artinya oleh Menko PMK,” kata Tito.
Tim gabungan melibatkan TNI-Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Tito menjelaskan, petugas harus memadamkan api yang muncul di permukaan sekaligus menangani bara yang masih tersimpan di dalam tanah gambut.
“Yang pertama adalah semaksimal mungkin untuk mematikan, memadamkan kebakaran yang sudah ada. Kalau lahan gambut setahu saya hanya bisa dipadamkan dengan volume air yang besar. Entah itu melalui hujan alami ataupun hujan buatan,” ujarnya.
Namun, operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mendatangkan hujan buatan belum dapat dilakukan secara optimal apabila pertumbuhan awan rendah.
Irigasi Jadi Alternatif Pembasahan Lahan
Untuk mengatasi kebakaran di lahan gambut, Tito mendorong pemanfaatan sumber air seperti sungai, danau, bendungan, dan waduk. Petugas dapat mengalirkan air melalui irigasi hingga mencapai lahan yang terbakar agar bara di bawah permukaan ikut padam.
“Kemudian yang kedua adalah mengalirkan air sebanyak-banyaknya melalui irigasi misalnya dari sumber air entah sungai, danau, bendungan, waduk, dan lain-lain sampai masuk ke dalam lahan gambut yang terbakar itu ibarat bara biasanya. Jadi tidak cukup hanya dengan mematikan yang di atas permukaan,” ucapnya.
Tito kembali mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membiarkan pembakaran lahan berlangsung selama masa darurat.
“Bisa apa betul di masa darurat seperti ini kita biarkan. Apinya akan terbang ke mana-mana. Yakin namanya api itu bisa dilokalisir di masa kering kemarau seperti ini? Saya nggak yakin. Oleh karena itulah saya minta seluruh kepala daerah, kerja sama Forkopimda larang apapun juga bentuk pembakaran atas nama apa pun juga di masa darurat seperti ini,” kata Tito.
(*)
