POJOKNEGERI.COM — Dinas Sosial (Dinsos) Kalimanyan Timur (Kaltim) memperkuat kesiapan logistik bencana guna menjelang akhir tahun 2025.
Hal ini untuk menghadapi peningkatan curah hujan, ancaman banjir di wilayah hulu, serta cuaca ekstrem yang kerap terjadi di awal tahun menjadi alasan utama Pemprov Kaltim mempercepat distribusi dan penambahan stok logistik.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menegaskan bahwa ketersediaan logistik bencana hingga akhir tahun masih dalam kondisi aman.
Dinsos telah menyusun strategi pengadaan bertahap setiap triwulan, termasuk untuk triwulan IV, yang kini masih menyisakan stok dan sebagian besar sudah didistribusikan ke kabupaten/kota.
“Kami masih punya stok untuk antisipasi di akhir dan awal tahun. Biasanya kebutuhan meningkat di awal tahun. Mudah-mudahan kasusnya tidak seberat sebelumnya,” ujar Andi seusai menghadiri rapat di Gedung B DPRD Kaltim, Minggu (30/11/2025).
Penguatan logistik bukan sekadar soal jumlah, tetapi juga strategi penempatan.
Andi mengatakan, Dinas Sosial telah mengirim sebagian stok lebih awal ke daerah-daerah dengan kerawanan tinggi agar bantuan tersalurkan lebih cepat bila bencana terjadi mendadak. Langkah ini merupakan upaya memperpendek waktu tanggap darurat di lapangan.
“Sebagian sudah kami distribusikan ke kabupaten/kota untuk antisipasi jika terjadi bencana, sehingga logistik berada lebih dekat di lokasi,” ujarnya.
Langkah ini merupakan evaluasi dari kejadian banjir besar di Mahakam Ulu yang terjadi beberapa waktu lalu. Saat itu, kondisi geografis yang sulit terjangkau membuat mobilisasi bantuan membutuhkan penanganan cepat dan stok dalam jumlah besar. Dengan menempatkan logistik lebih dekat, proses tanggap darurat bisa lebih responsif.
Persediaan Logistik Cukup
Hingga akhir November, Dinas Sosial Kaltim mencatat ketersediaan logistik mencapai sekitar 4.000 paket. Jumlah tersebut mencukupi untuk kebutuhan jangka pendek, khususnya dalam menghadapi situasi darurat pada periode pergantian tahun yang kerap menjadi masa rawan bencana.
“Kami harus menyisakan stok untuk awal tahun. Jika menunggu anggaran berjalan, butuh satu hingga dua bulan prosesnya. Itu yang kami hindari agar tidak terjadi kekosongan,” tegas Andi.
Menurutnya, pengalaman di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa awal tahun merupakan periode dengan frekuensi bencana yang meningkat, sehingga ketersediaan logistik yang stabil menjadi prioritas. Paket bantuan tersebut mencakup kebutuhan dasar seperti makanan siap saji, selimut, matras, family kit, hingga perlengkapan dapur umum.
Selain penyiapan stok daerah, kesiapsiagaan Kaltim juga dengan bantuan logistik dari pemerintah pusat. Bantuan dengan nilai mendekati Rp1 miliar baru saja tiba di gudang logistik Dinas Sosial Kaltim. Bantuan ini berupa peralatan darurat, perlengkapan evakuasi, dan kebutuhan dasar untuk menambah kekuatan stok provinsi.
“Alhamdulillah, kami juga mendapat support dari pusat. Bantuan hampir Rp1 miliar untuk logistik dan peralatan bencana baru datang,” kata Andi.
Ia menyebutkan bahwa dukungan pusat sangat penting terutama ketika terjadi bencana dengan skala besar yang melampaui kemampuan pembiayaan daerah. Kementerian Sosial selama ini menjadi mitra utama dalam memperkuat sistem perlindungan sosial saat terjadi keadaan darurat.
Daerah Memiliki Batas Kemampuan
Meskipun persiapan logistik memadai, Andi menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki batas kemampuan. Karena itu, apabila terjadi bencana dengan dampak dan kebutuhan yang besar, Dinas Sosial Kaltim tidak akan ragu mengajukan bantuan tambahan kepada Kementerian Sosial.
“Kalau stok tidak mencukupi, kami akan minta dukungan dari pusat. Mekanismenya memang demikian,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa proses permohonan bantuan ke Kemensos biasanya ketika stok daerah diproyeksikan tidak mencukupi untuk dua atau tiga hari pertama penanganan darurat. Mengingat luas wilayah Kaltim dan tantangan geografis yang tidak merata, dukungan pusat sering menjadi penentu efektivitas penanganan bencana.
Di penghujung 2025, Pemprov Kaltim meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, serta berbagai instansi teknis lainnya terus memperkuat koordinasi agar respon lapangan tanpa hambatan.
Stok logistik yang dipastikan aman hingga awal 2026 diharapkan menjadi fondasi penting dalam penanganan bencana yang cepat, tepat, dan efisien. Pemerintah provinsi menekankan bahwa keberhasilan penanganan darurat tidak hanya bergantung pada jumlah bantuan, tetapi juga kecepatan distribusi, kesiapan petugas, dan koordinasi antarlembaga.
“Kita tetap berharap tidak ada bencana besar. Tapi kesiapsiagaan harus maksimal, karena keselamatan masyarakat menjadi prioritas,” tutup Andi.
(tim redaksi)
