POJOKNEGERI.COM - Aroma-aroma perpecahan mulai tercium di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.
Koalisi yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai NasDem dan PKS ini, terlihat mulai tidak solid.
Munculnya benih-benih pertikaian terjadi karena partai pendukung mulai lelah, menunggu Anies Baswedan mengumumkan siapa cawapres yang akan mendampinginya.
Demokrat menjadi partai yang getol mendesak Anies Baswedan segera mengumumkan pendampingnya.
Bahkan, muncul kabar Demokrat mengincar kursi cawapres dengan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, yang dinilai tepat mendamping eks Gubernur DKI Jakarta itu.
Demokrat mendorong supaya deklarasi bakal cawapres Anies dilakukan segera.
Dalihnya, karena hari pemungutan suara Pemilu 2024 semakin dekat.
Sementara itu, Nasdem berpendapat, pengumuman figur cawapres tak boleh terburu-buru.
Langkah itu harus dipertimbangkan secara matang.
Belakangan, perbedaan pandangan kedua partai kian terasa tajam.
Soliditas Koalisi Perubahan untuk Persatuan pun dipertanyakan.
Desakan Partai Demokrat ihwal percepatan deklarasi cawapres salah satunya didasari dari jebloknya angka elektabilitas Anies.
Menurut survei sejumlah lembaga, angka elektoral mantan Gubernur DKI Jakarta itu terus menunjukkan penurunan.
Bahkan, survei teranyar Indikator Politik Indonesia memperlihatkan, elektabilitas Anies sebagai kandidat capres turun sejak Juli 2022.
Demokrat yakin, begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan bergerak bersama untuk memenangkan bakal capres yang diusung Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Usulan ini dipertegas oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY.
Dia bilang, hari pemungutan suara Pemilu 2024 tinggal sebentar lagi. Sementara itu, durasi kampanye sangatlah singkat, yakni hanya 75 hari.
Oleh karena itu, cawapres perlu diumumkan secepatnya supaya sosialisasi berjalan maksimal.
“Kami punya kewajiban untuk mengingatkan, ini sudah bulan Juni. Waktu pemilu tinggal sekian bulan lagi, kalau kita mau sukses, jadi Indonesia itu besar dan penduduknya banyak, maka kita butuh persiapan," ucap AHY.
Namun demikian, Nasdem tak sepakat dengan pandangan Demokrat.
Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menilai, elektabilitas Anies turun bukan karena faktor cawapres yang tak kunjung diumumkan.
Dia bilang, deklarasi cawapres tak bisa dipatok waktu.
Menurut Taufik, pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis.
"Kita dinamis saja. Namanya politik kan bisa tiba-tiba ada sesuatu hal yang harus segera, (atau) bisa saja jadi mundur. Kayak gitu kan dinamislah, enggak bisa dipatok harus begini," ungkap Taufik Basari.
Situasi ini belakangan semakin memanas.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta semua partai politik anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersabar soal deklarasi cawapres Anies.
Dia juga mengingatkan kepada Demokrat ataupun PKS agar mematuhi piagam kerja sama yang telah ditekan masing-masing ketua umum parpol.
“Saya berharap semua parpol itu konsisten dengan pernyataannya, karena Anies ini sedang tidak mencari wakil kepala desa, tapi mencari wakil presiden," harap Ahmad Ali.
Salah satu poin piagam kerja sama pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan memberi mandat kepada Anies selaku bakal capres untuk memilih bakal cawapresnya sesuai lima kriteria yang telah ditentukan.
Ali mempertanyakan sikap Demokrat yang menurutnya tak konsisten.
Di satu sisi, Demokrat mendesak percepatan deklarasi cawapres.
Namun, di sisi lain, partai bintang mercy tersebut tak pernah mengangkat Anies dalam baliho atau materi sosialisasinya.
“Terus terang, saya belum pernah melihat baliho Partai Demokrat, kader Partai Demokrat memasang foto Anies, kecuali fotonya AHY,” ujarnya.
Ali menuding desakan ini sebagai ancaman dari Demokrat yang hendak hengkang dari Koalisi Perubahan jika AHY tak dipilih jadi calon pendamping Anies.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
