Indonesia Masuk BoP, Jusuf Kalla Tegaskan Palestina Harus jadi Ujung Perjuangan
POJOKNEGERI.COM – Bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BOP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjadi sorotan publik.
Hal ini juga mendapat tanggapan dari Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK. Ia meminta pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto agar lebih behati-hati usai bergabung dalam Board of Peace.
Menurut JK, pemerintah harus memastikan, ujung dari keputusan bergabungnya Indonesia ke BoP itu adalah untuk kemaslahatan rakyat dan kemerdekaan Palestina sebagai bangsa.
“Ya itu dijalankan dengan kehati-hatian, bahwa ujung dari keputusan itu harus memberikan suatu kemampuan dan pengakuan kepada Palestina,” kata JK di sela menghadiri Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik PTNBH di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat (6/2).
JK yang dikenal sebagai ‘Bapak Perdamaian’ karena perannya dalam mendamaikan berbagai konflik horizontal dan vertikal di Aceh, Poso, dan Ambon ini mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim harus berani dan tulus membela Palestina.
“Itu intinya, walaupun kita, negara-negara islam harus mempunyai manfaat atau keteguhan untuk membantu Palestina,” kata dia.
Keanggotaan Indonesia Tidak Bersifat Tetap
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan tanggapan atas sorotan publik terkait langkah Presiden Prabowo gabung dalam BoP.
Teddy menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP tidak bersifat tetap.
Ia menegaskan Indonesia bisa menarik diri dari keanggotaan.
“Keanggotaan bersifat tidak bersifat tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan,” kata Teddy dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).
Lebih lanjut Teddy menjelaskan keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret demi mewujudkan gencatan senjata di Gaza.
Indonesia turut berperan dan memiliki suara, bukan hanya sekadar menghadiri konferensi.
“Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” ujarnya.
Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace
Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani piagam Board of Peace (BoP)/Dewan Perdamaian di Davos, Swiss, Kamis (22/01).
Dewan Perdamaian ini merupakan badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.
Keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza.
Menlu Sugiono mengatakan ini merupakan kelanjutan dari proses panjang dialog dan pertemuan sejumlah negara. Khususnya negara-negara Islam dan negara dengan penduduk mayoritas Muslim terkait situasi di Palestina.
Hal ini Sugiono sampaikan dalam keteranganya di Bad Ragaz, Swiss, Jumat (23/01/2026)
“Penandatanganan Charter dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang merupakan bagian dari proses yang selama ini sudah kita lakukan. Hal ini dalam rangka menyelesaikan konflik, mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik serta rehabilitasi pascakonflik di Palestina, Gaza ,” ujar Sugiono.
Menurut Menlu, kesepakatan pembentukan BoP lahir dari tekad bersama untuk melibatkan komunitas internasional secara lebih konkret guna mencapai perdamaian yang bersifat permanen di Gaza. Pertemuan-pertemuan tersebut kemudian berlanjut hingga pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir, yang menjadi momentum penandatanganan piagam Board of Peace.
“Sebenarnya Board of Peace ini merupakan suatu badan internasional, sekarang resmi jadi badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi. Kemudian stabilisasi, dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza pada khususnya dan di Palestina,” tuturnya.
(*)
