Indonesia Disebut Masuki Tahap Krisis Iklim
POJOKNEGERI.COM – Indonesia saat ini tidak lagi berada dalam fase perubahan iklim, melainkan sudah masuk ke tahap krisis iklim.
Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2025 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Eddy menilai kondisi lingkungan yang semakin parah menuntut perhatian serius dari seluruh pihak karena krisis iklim berada satu tingkat di bawah bencana iklim.
Eddy menekankan bahwa penggunaan energi fosil secara masif telah memicu berbagai fenomena cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini. Ia menyebut curah hujan ekstrem, panas berlebih, serta pola musim yang tidak menentu sebagai bukti nyata dari krisis iklim yang sedang melanda Indonesia. Menurutnya, ketergantungan pada energi konvensional yang merusak lingkungan telah membawa dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Kami sudah dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa saya sudah tidak mau lagi menggunakan istilah perubahan iklim. Karena hari ini kita sudah merasakan bahwa Indonesia sudah berada di tahap krisis iklim,” ujar Eddy.
Ia menambahkan bahwa krisis iklim membuat musim kemarau dan musim hujan tidak lagi mengikuti siklus tahunan yang wajar.
Kondisi tersebut menyulitkan masyarakat, terutama petani dan nelayan, yang bergantung pada prediksi musim untuk menjalankan aktivitas mereka.
Eddy menilai bencana yang terjadi belakangan ini menandakan adanya pergeseran iklim signifikan. Ia menegaskan bahwa masyarakat kini tidak lagi dapat memprediksi kapan curah hujan akan turun atau kapan musim kemarau akan berlangsung.
“Kita juga melihat bahwa krisis iklim yang merupakan bagian dari dampak penggunaan energi fosil yang begitu besar, di mana kita tidak mengetahui lagi curah hujan itu kapan datangnya,” tegasnya.
Dorong Transisi Energi
Dalam kesempatan itu, Eddy mendorong percepatan transisi energi sebagai solusi atas kondisi krisis iklim yang semakin mengkhawatirkan. Ia menekankan bahwa Indonesia harus segera mengurangi ketergantungan pada energi kotor yang merusak lingkungan. Menurutnya, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) menjadi langkah penting agar Indonesia tidak terus terjebak dalam ancaman lingkungan yang semakin parah.
“Jadi paradoks energi yang kita hadapi sekarang ini perlu kita segera hentikan. Caranya salah satunya adalah kita melakukan transisi energi,” tandasnya.
Eddy menilai transisi energi bukan hanya sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.
Ia menekankan bahwa pemerintah harus mempercepat kebijakan pengembangan EBT, seperti tenaga surya, angin, hidro, dan biomassa.
Dengan langkah tersebut, Indonesia dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan bahwa krisis iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada sektor ekonomi, kesehatan, dan sosial masyarakat.
Selain itu, Eddy mengajak seluruh elemen bangsa untuk berperan aktif dalam menghadapi krisis iklim. Ia menekankan bahwa masyarakat harus mulai mengubah pola konsumsi energi dan mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada keberlanjutan. Menurutnya, kesadaran kolektif menjadi kunci agar Indonesia dapat keluar dari ancaman krisis iklim.
“Kita tidak bisa lagi menunda. Transisi energi harus segera dilakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujarnya.
Dengan pernyataan tegas tersebut, Eddy berharap pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat bersinergi dalam mempercepat transisi energi. Ia menekankan bahwa langkah nyata harus segera diambil agar Indonesia tidak terjebak dalam bencana iklim yang lebih besar. Krisis iklim, menurutnya, adalah alarm keras yang harus direspons dengan kebijakan dan tindakan konkret.
(*)
