POJOKNEGERI.COM - Sutradara Film "Dirty Vote", Dandhy Dwi Laksono buka suara mengenai sumber dana produksi Dirty Vote.
Film dokumenter tersebut mengulas perjalanan menuju Pemilu 2024 serta dugaan kecurangan yang terjadi di dalamnya.
Ia mengaku Dirty Vote dibuat atas dasar sukarela banyak pihak.
Sosok yang muncul dalam dokumenter itu juga disebut tak diberi bayaran.
"Dirty Vote ini kami patungan, para bintang film itu bahkan enggak ada yang dihonor. Enggak ada yang bayar juga. Kami semua bawa resource masing-masing aja. ada yang pakai ongkos sendiri, bawa makanan sendiri, ya sudah itu yang kami lakukan," ucap Dandhy Dwi Laksono.
Dandhy mencontohkan dirinya yang berkontribusi dan mewakili dua lembaga, yakni dari Watchdoc dan juga operasi ekspedisi Indonesia Baru.
Kemudian tiga ahli hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti sebagai perwakilan dari Themis Indonesia, UGM, dan Sekolah Tinggi Hukum Jentera.
Tak hanya itu, tim teknis turut mendukung dalam aspek sewa peralatan, sedangkan tim-tim nonteknis juga disebut turut berperan dalam proses perencanaan.
"Dan ini kan enggak bisa dipahami praktik politik di Indonesia yang semua serba uang. Orang partai atau timses dengar ini ya mereka enggak percaya karena memang seperti ini mungkin enggak ada dalam kamus mereka," ujarnya.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
