POJOKNEGERI.COM - DPRD Samarinda terus memantau pekembangan terkait dengan kasus gagal ginjal akut pada anak.
Pasca Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melakukan sidak dan menutup dua apotek beberapa waktu lalu, anggota legislatif langsung menggelar hearing bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda.
Hasilnya, anggota dewa meminta agar Dinkes Samarinda bisa melakukan pengetatan dan peningkatan kerja monitoring dan evaluasi (Monev) di lapangan, khususnya terkait obat yang dilarang beredar.
"Harus ada monev dalam skala waktu, misalnya satu minggu sekali, atau satu bulan sekali, dan kalau bisa setiap hari," ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Anwar Hakim, Senin (31/10/2022).
Selain itu, Deni meminta kepada Dinkes Samarinda agar lebih aktif memberikan edukasi tindakan pencegahan kepada masyarakat terkait dengan penanganan anak dikala terserang damam, atau pun penyakit lain.
Setidaknya, memberikan pemahaman untuk penanganan pertama sebelum memberikan obat.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
