POJOKNEGERI.COM - Wacana penundaan Pemilu 2024 bermunculan dalam beberapa hari terakhir.
Wacana penundaan Pemilu 2024 ini sudah pula direspon beberapa tokoh, termasuk Yusril Ihza Mahendra, seorang advokat yang juga sekaligus akademisi di bidang hukum tata negara.
Terbaru, ada pula respon dari Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia (RI), Jusuf Kalla (JK).
Jusuf Kalla tegaskan bahwa wacana untuk menunda pemilu 2024 dari jadwal yang telah ditetapkan merupakan bentuk pelanggaran konstitusi. Jusuf Kalla meminta semua pihak berhati-hati terhadap wacana penundaan pemilu tersebut.
"Memperpanjang itu tidak sesuai dengan konstitusi. Kecuali kalau konstitusinya diubah," JK usai menghadiri Mubes IKA Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar, Jumat (4/3).
JK menjelaskan bahwa konstitusi Indonesia sudah mengamanatkan Pemilu digelar lima tahun sekali. Ia khawatir wacana penundaan Pemilu berujung masalah karena adanya pihak yang ingin mengedepankan kepentingan sendiri.
"Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut," ungkapnya lagi.
JK berpendapat seharusnya seluruh elite politik Indonesia memilih taat pada konstitusi yang sudah diatur saat ini.
"Kita taat pada konstitusi. Itu saja," ucapnya.
Diduga ada koordinator
Usai isu penundaan pemilu berhembus, muncul pula dugaan adanya keterlibatan pemerintah dari agenda penundaan pemilu itu.
Seperti diberitakan CNN Indonesia, empat pejabat teras Partai Amanat Nasional (PAN) datang ke rumah dinas Zulkifli Hasan di kompleks Widya Chandra, Jakarta pada 13 Februari lalu.
Mereka diundang untuk membicarakan topik yang sangat serius: penundaan pemilu 2024 atas arahan seorang menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju.
Masih dilansir dari sumber yang sama, saat berbincang dengan petinggi PAN, Zulhas menceritakan pertemuannya dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.
Zulhas mengaku diundang Luhut khusus membicarakan usulan penundaan pemilu dan pilpres 2024. PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik oleh ketua umum dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN yang digelar 15 Februari lalu.
Zulkifli lantas meminta pendapat dari elite partainya. Salah satu petinggi PAN yang hadir membeberkan, Zulkifli bertanya apakah tepat jika PAN menjadi partai pertama yang melontarkan usulan penundaan Pemilu 2024 di forum Rakornas Pemenangan Pemilu Partai.
Semua petinggi PAN yang hadir di rumah Zulhas sepakat tidak terburu buru menyampaikan usulan tersebut dan perlu membahasnya bersama pengurus lainnya.
Sementara itu komentar Zulhas terkait pertemuannya dengan Luhut Binsar Pandjaitan, ia enggan menjawab gamblang.
"Saya komunikasi biasa saja dengan Pak Luhut," kata dia di DPR, Jumat lalu (25/2/2022).
Sepekan kemudian, pengurus PAN kembali menggelar pertemuan pada 23 Februari. Kali ini digelar di salah satu restoran milik putra Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bahir di Kawasan Senayan.
Salah satu pengurus PAN yang hadir bercerita, di tengah jamuan, Zulhas pamit karena ada pertemuan mendadak dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Zulhas lalu kembali dan menceritakan hasil pembicaraan dengan Airlangga kepada pengurus PAN yang masih berada di restoran. Airlangga, kata Zulhas, menegaskan dukungan Golkar atas penundaan Pemilu 2024 dan akan menyampaikan saat kunjungan kerja ke Riau, 24 Februari.
Airlangga juga meminta Zulhas segera bicara terbuka atas nama PAN mendukung penundaan Pemilu 2024.
Saat dikonfirmasi, Zulhas mengakui ada perbincangan dengan Airlangga soal penundaan pemilu 2024.
"Saya komunikasi dengan Pak Airlangga, tapi enggak ada settingan kami bertiga bicara berbarengan ya," kata dia.
Jubir Luhut membantah
Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, yakni Jodi Mahardi lantas angkat suara. Dia mengakui bahwa Luhut memang sering bertemu dengan tokoh politik.
Namun, ia menampik usulan penundaan Pemilu 2024 didesain oleh Luhut.
"Pak Luhut kan sering bertemu dengan berbagai tokoh politik. Itu mungkin dilakukan Pak Luhut untuk mem-brief perkembangan terkini. Tapi setahu saya tidak ada pembahasan atau perpanjangan itu dari ide Pak Luhut itu enggak ada," kata dia dikutip dari sumber yang sama.
Jodi menjelaskan bahwa pertemuan Luhut dengan petinggi-petinggi partai politik adalah hal yang wajar. Selain silaturahmi dengan partai koalisi pemerintah, kata Jodi, Luhut pun terbuka dengan pihak oposisi.
"Pak Luhut mengamati saja bagaimana perkembangan aspirasi di masyarakat tapi bagaimana posisi beliau dalam isu ini saya enggak tahu," kata Jodi.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
.jpg)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
